Tentang Kami Redaksi

Kepercayaan Bukan Agama Mungkin Perlu KTP Khusus

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

Parlemenrakyat.com @ Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin menilai kepercayaan tak bisa dicantumkan sebagai identitas agama dalam data kependudukan seperti tercantum kolom KTP. Karena berarti menyetarakan kepercayaan dengan agama.

“Mungkin bagi penganut kepercayaan dibuatkan KTP khusus,” kata kiai Maruf pada acara Rapat Forum Ukhuwah Islamiyah MUI membahas putusan Mahkamah Konstitusi tentang aliran kepercayaan di kantor MUI jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (17/11). Rapat dihadirsi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Dirjen Kependudukan dan Pencataan Sipil Zudan Arif Fakrulloh.

Kiai Maruf beranggapan putusan MK tak memperhatikan kesepakatan politik berdirinya Indonesia. Ia mengatakan Tanah Air dibangun berdasarkan kesepakatan politik, seperti UUD 1945. Pun ia menyebut, aliran kepercayaan memiliki kesepakatan politik, yakni Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 yang menyebut aliran kepercayaan bukan agama. Dengan demikian, menurut dia maqam aliran kepercayaan berbeda dengan agama.

Kiai menuturkan Kementerian Agama (Kemenag) mengurus segala sesuatu berkaitan dengan agama. Sementara aliran kepercayaan berada dalam wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “Agama dan aliran kepercayaan maqamnya beda," ujar kiai yang juga Rais Aam Nahdlatul Ulama.

Ketua MUI menegaskan kesepakatan politik menyatakan aliran kepercayaan bukan agama, maka tak menjadi identitas. Ia mengingatkan apabila kesepakatan politik dirusak, maka berbahaya bagi Indonesia. “Negara diatur dengan kesepakatan,” tegasnya.

Rapat Forum Ukhuwah Islamiyah MUI yang membahas putusan Mahkamah Konstitusi tentang aliran kepercayaan diikuti pimpinan ormas Islam, selama tiga hari berturut-turut selalu dihadiri Kiai Maruf.