Tentang Kami Redaksi

Ketua Fraksi Demokrat DKI, jika 8 penyakit kronis diterapkan BPJS kerjasama harus diputus

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

Ketua Fraksi Demokrat DKI, jika 8 penyakit kronis diterapkan BPJS kerjasama harus diputus

Jakarta Parlemenrakyat.com,

Taufik Ketua Fraksi Demokrat: 1: Fraksi Partai Demokrat DKI Jakarta: Jika cost-sharing 8 penyakit kronis diterapkan, Pemprov DKI Jakarta harus putus kerjasama dg BPJS,
BPJS Kesehatan berencana tidak lagi memberikan pembiayaan penuh terhadap 8 (delapan) penyakit kronis seperti: Jantung, stroke, gagal ginjal, leukimia, heofilia, kanker, thalassemia dan sirosis hati.

Fahmi Idris, Dirut BPJS Kesehatan mengatakan, pembiayaan perawatan penyakit tersebut selama ini cukup menguras kantong BPJS Kesehatan (baca: http://nasional.kontan.co.id/news/ini-8-penyakit-yang-turut-dibiayai-peserta-bpjs)

Upaya BPJS Kesehatan untuk mengurangi defisitnya tersebut mendapatkan kritikan tajam dari Mujiyono, SE, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, menurutnya wacana BPJS tersebut bertentangan dengan akal sehat dan nilai-nilai kemanusiaan.

“Wacana cost-sharing 8 penyakit kronis ini bertentangan dengan akal sehat dan nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana mungkin seorang yang mengalami penyakit katastropik yang mengakibatkan biaya yang besar diharapkan untuk menanggung biaya bersama dengan BPJS, apa gunanya BPJS kalau begitu?" tegasnya.

“BPJS kan sering menyampaikan slogan “dengan gotong royong semua tertolong”, jika diberlakukan cost-sharing seperti ini, nilai gotong royongnya di mana? Ini sama saja membiarkan saudara-saudara kita yang tidak mampu kesusahan sendiri karena tak mampu menanggung biaya berobat. Dengan kata lain kita kembali ke zaman di mana “orang miskin dilarang sakit” seperti dahulu," jelasnya.

Mujiono juga menjelaskan bahwa BPJS justru diperlukan untuk membiayai penyakit-penyakit katastropik seperti itu, yg menyebabkan biaya sangat mahal dalam perawatannya.

"Kalau penyakit ringan saya rasa warga tidak perlu BPJS, mereka bisa bayar sendiri atau menggunakan asuransi kesehatan lain,” terangnya.

Mujiono menegaskan bahwa apabila BPJS Kesehatan tidak mampu membiayai penyakit katastropik tersebut, berarti BPJS kehilangan alasan keberadaannya.

"Jika cost-sharing untuk 8 penyakit kronis benar-benar dijalankan, saya minta Pemprov DKI Jakarta segera putuskan kerjasama dengan BPJS kesehatan, kita kembalikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Pemerintah Daerah masing-masing, seperti model Jamkesda di DKI Jakarta,” tegasnya
[26/11 13.55] Taufik Ketua Frakdi Demokrat: 2: *Pemprov DKI Jakarta Harus Proaktif Tutupi Kelemahan BPJS Kesehatan Dalam Layanan Kesehatan Warga*

Anggota Komisi E DPRD DKI yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat, Mujiono menyatakan bahwa  BPJS Kesehatan tidak boleh mengeluarkan wacana asal-asalan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal ini menyikapi wacana BPJS Kesehatan untuk melaksanakan Cost-Sharing dengan peserta BPJS Kesehatan atas klaim 8 penyakit kronis.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah cukup berkomitmen untuk mendukung BPJS.  Tahun 2018,  Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp1,58 triliun untuk premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Rp100 miliar untuk Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar Kuota dan Manfaat JKN.

“Provinsi DKI Jakarta bisa lebih berperan, misalnya dengan membayar kelebihan biaya (excess claim), tapi kan secara aturan BPJS Kesehatan tidak menyediakan ruang untuk itu. Kita (Pemprov DKI Jakarta) hanya diminta untuk membayar premi PBI dan Jaminan Pemeliharaan di luar kuota JKN,” lanjutnya.

Reiza Patters, Sekretaris Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat juga ikut menjelaskan bahwa Provinsi DKI Jakarta sebetulnya memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk memberikan layanan kesehatan yang prima bagi warganya.  Pemprov DKI Jakarta menginginkan agar warga mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik. Oleh karena itu, Pemprov DKI harus duduk bersama dengan BPJS Kesehatan untuk merumuskan dukungan seperti apa yang bisa diberikan untuk mereka.

“Pemprov DKI Jakarta harus lebih pro-aktif menawarkan solusi-solusi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Jangan terlalu kaku dan kesulitan sendiri. Dari awal Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarya sudah meminta  agar tarif INA CBG’s di DKI Jakarta dibedakan dengan daerah lain, karena secara keuangan, DKI Jakarta mampu membayar premi lebih asalkan warganya mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima,” ungkap Reiza menjelaskan.

Sebetulnya Pemprov DKI Jakarta bisa jika ingin mengembalikan kotribusi pembayar pajak Jakarta dengan pelayanan kesehatan yang prima, agar keadilan bisa tercapai di Jakarta dalam hal pelayanan kesehatan untuk warga.

"Kita semua pasti tidak ingin warga DKI yang notabene membayar pajak lebih besar, tapi mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya kecil,” jelasnya.
[26/11 13.56] Taufik Ketua Frakdi Demokrat: 3: *BPJS Kesehatan Harus Libatkan Pemda Untuk Atasi Defisit Akibat Layanan*

DemokratDKI - Terkait dengan wacana BPJS Kesehatan untuk melakukan cost-sharing dengan peserta BPJS terkait dengan 8 penyakit kronis, Taufiqurrahman, SH, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, menyampaikan bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan semangat pemberian layanan kesehatan Universal Coverage di DKI Jakarta. Taufiq menjelaskan bahwa integrasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah ke dalam BPJS Kesehatan, masih menyisakan berbagai permasalahan seperti besaran tarif BPJS yang tidak memadai mengakibatkan rumah sakit yang menerapkan kuota pelayanan bagi pasien JKN, membatasi waktu layanan JKN, menyuruh pasien datang berulang yang tak perlu, dan bahkan meminta uang muka pasien JKN. 

“Adanya selisih biaya antara tarif INA CBG’s dengan tarif layanan Rumah Sakit menyebabkan terjadinya diskriminasi pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada pasien peserta BPJS, seperti rumah sakit swasta membatasi jumlah pasien peserta BPJS yang dilayaninya dengan membedakan pasien yang membayar pribadi dan membayar melalui BPJS; pasien yang mendaftar sebagai peserta BPJS seringkali ditolak secara tidak langsung dengan alasan kamar penuh atau tidak tersedia,” jelas politisi muda Demokrat ini.

Menurut Taufiq lagi, permasalahan tarif INA CBG’s ini juga mengakibatkan rendahnya partisipasi rumat sakit swasta untuk bermitra dengan BPJS, sebagai gambaran di DKI Jakarta dari 160 RS hanya 64 RS (atau 40 persen) yang bekerjasama dengan BPJS. Padahal, RS Swasta memiliki persentase 59,18 % dari tempat tidur yang ada.

“Kita akui tarif INA CBG’s masih rendah, premi yang ditetapkan juga masih rendah. Hal seperti ini kan bisa dibicarakan bersama. Harusnya BPJS Kesehatan aktif memberikan usulan kepada Presiden dan Kemenkes untuk memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah agar dapat lebih berperan untuk menyempurnakan Program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut, karena urusan kesehatan sejatinya adalah urusan Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Taufiq menambahkan bahwa Pemerintah Daerah perlu lebih berperan dalam mengurus kesehatan warganya, tidak boleh urusan kesehatan di daerah dianggap selesai setelah pemerintah daerah membayarkan premi peserta PBI kepada BPJS.

"Pemerintah Daerah tidak boleh lepas tangan setelah membayar premi BPJS Kesehatan dan menganggap bahwa utusa  mereka selesai dalam hal layanan kesehatan unuk warganya. Karena persoalan layanan pasca pembayaran premi tersebut justru persoalan mendasar yang memberatkan warga," jelasnya.

Taufiq juga menjelaskan, di tengah situasi bahwa BPJS Kesehatan mengeluhkan defisit dan mewacanakan akan melakukan cost-sharing untuk 8 penyakit kronis yang sangat membebani BPJS, namun inisiatif untul melibatkan Pemerintah Daerah masih sangat minim untuk mendukung program JKN.

"Jika peran Pemerintah Daerah dapat dioptimalkan, saya yakin BPJS Kesehatan tidak lagi mengalami defisit," tegas Taufiq.
[26/11 13.56] Taufik Ketua Frakdi Demokrat: 4: *Permasalahan BPJS Kesehatan dan Solusi Partai Demokrat Bagi Layanan Kesehatan Warga di DKI Jakarta*

Dalam menyikapi wacana BPJS Kesehatan untuk melaksanakan pola Cost-Sharing dengan peserta terkait 8 penyakit kronis dan permasalahan pelayanan kesehatan bagi warga DKI Jakarta, Ketua Fraksi Partai Demokrat DKI Jakarta, Taufiqurrahman, menyampaikan 8 (delapan) usulan solusi FPD untuk memperbaiki penyelenggaraan kesehatan di DKI Jakarta, yaitu:

Pertama, membuat sebuah nomenklatur baru yaitu membayar selisih biaya yang ditimbulkan akibat perbedaan perhitungan tarif INA CBG’s dengan Rumah Sakit Swasta. 

Kedua, memberikan Public Service Obligation (PSO) kepada Rumah Sakit Umum Daerah dalam pelayanan kesehatan karena masih terdapatnya selisih biaya antara perhitungan RSUD dengan sistem tarif INA CBG’s.

Ketiga, memberikan bantuan sosial kepada Rumah Sakit Swasta untuk membiayai berbagai belanja investasinya dalam bentuk investasi pembangunan gedung, alat kesehatan dan sebagainya. Bantuan tersebut merupakan insentif agar dapat bermitra dengan BPJS

Keempat, melunasi pembayaran tunggakan bagi PBPU kelas 1,2 dan 3 sebesar Rp252 miliar dan mengalihkan PBPU Mandiri Kelas 1,2 dan 3 menjadi Peserta PBI APBD.

Kelima, mendesak Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk berinisiatif membuat terobosan dalam merevisi tarif INA CBG’s menjadi lebih tinggi agar pelayanan rumah sakit swasta terhadap warga Jakarta menjadi lebih dari sebelumnya. Hal ini perlu dicarikan solusi payung hukum dengan melakukan komunikasi kepada lembaga-lembaga terkait, misalnya Kementrian Kesehatan, BPK, BPKP, BPJS, Kejaksaan hingga KPK untuk merumuskan payung hukum dan prosedur formal untuk penerapan terobosan tersebut.

Keenam, meminta Dinas Kesehatan untuk menyediakan staf khusus yang berkedudukan di Rumah Sakit Swasta yang menjadi provider BPJS untuk mengurus persoalan pelayanan kesehatan bagi warga Jakarta, mengurus persoalan selisih biaya dari tarif INA CBG’s dengan perhitungan unit cost rumah sakit.

Ketujuh, mendesak Dinas Kesehatan agar berkoordinasi dengan BPJS agar pembayaran klaim dapat dibayarkan tepat waktu kepada rumah sakit penyedia layanan kesehatan bagi peserta BPJS, agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan bagi warga DKI Jakarta.

Kedelapan, merubah RSUD Provinsi DKI Jakarta menjadi Rumah Sakit Tanpa Kelas sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi warga DKI Jakarta.

Menurut Taufiq, 8 (delapan) butir usulan tersebut merupakan hasil kajian dan evaluasi atas pelaksanaan program pelayana kesehatan bagi warga DKI Jakarta yang selama ini dilakukan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

"Kelemahan dan kekurangan dari layanan kesehatan BPJS Kesehatan bagi warga DKI Jakarta di lapangan, menyebabkan kesulitan besar bagi warga DKI dan justru menambah beban mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan layanan yang maksimal," tegasnya.

Taufiq mengharapkan, Pemprov DKI Jakarta betul-betul menyikapi usulan-usulan ini dan mengambil inisiatif serta membangun terobosan terkait layanan kesehatan bagi warga DKI Jakarta.

"Kami harap Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan untuk segera melakukan evaluasi pelayanan kesehatan ini dan berinisiatif untuk membuat terobosan menutupi kelemahan dan kekurangan layanan BPJS Kesehatan selama ini, agar layanan kesehatan bagi warga DKI Jakarta bisa maksimal. Duduk bersama berbagai lembaga agar terobosannya tetap berada dalam payung hukum dan perundangan yang berlaku," tegasnya.
Any SH