Tentang Kami Redaksi

DPP Pekat IB Setuju, Jika pasal tentang penghinaan Negara, Lambang Negara di Sahkan

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

DPP Pekat IB Setuju, Jika pasal tentang penghinaan Negara, Lambang Negara dan Institusi Negara di Sahkan

Jakarta Parlemen Rakyat.com,

Ketua DPP Pekat IB H.Markoni Koto SH menegaskan: "setuju saja jika akan disahkan UU yang mengatur tentang penghinaan terhadap Negara, Institusi negara, Lambang Negara , simbol simbol negara, asalkan bukan untuk sekelompok atau golongan tertentu ataupun kepentingan Asing murni untuk kepentingan Bangsa dan Negara", di temui di Istana Harmoni Jakarta Pusat , 7/2/2018.

Diterbitkan UU tentang penghinaan Institusi Negara,Simbol Negara serta Lambang Negara bearti ada sesuatu yang sangat mendesak dan sangat membahayakan, jadi kita pun jangan berlebihan menilainya jika UU tersebut disahkan.

Lantas bagaimana jika mengkritisi kebijakan Presiden yang tidak Pro rakyat, itu beda dan sesuatu yang sah sah saja jika mengkritisi kebijakan Presiden yang tidak sesuai sebagaimana mestinya beda dengan pasal yang berkaitan dengan penghinaan.

karena setiap warganegara wajib untuk membela Negara, Institusi Negara,Lambang Negara, termasuk Pekat IB ikut peduli dan mendukung akan disahkan UU tersebut, siapa lagi jika kita tidak ikut berperan serta akan mendukung disahkan UU tersebut sementara kepentingan Asing ikut melemahkan, karena asing punya kepentingan untuk membubarkan Bangsa ini.

Untuk DPR RI dalam membuat UU ini adalah sesuatu yang sangat wajar, asalkan kedepan jangan disalah gunakan.

Soal Mengkritisi Presiden

Bedakan juga arti dari mengkritisi dan menghina contoh sebagai rakyat, memprotes Negara membangun jalan tol dari hasil pajak jelas hal ini tidak dibenarkan dan menyalahi aturan yang ada.
Masa uang Negara dipakai untuk membangun jalan tol, lantas rakyatnya suruh bayar tol, hal ini jelas tidak benar, ironisnya jalan tol yang sudah dibangun 30 tahun lebih, malah bayar tol tambah naik, ini jelas korupsi, liat di negara luar jalan Tol setelah 30 tahun lebih rakyat dibebaskan, ini baru aturan sehat untuk rakyat.

Yang benar uang pajak oleh negara dibangun jalan tol, tetapi rakyatnya dibebaskan untuk tidak bayar, karena uang pajak adalah uang rakyat dan sebagai rakyat sah sah saja untuk memprotes, hasil pajak di tahun 2017 sebesar Rp 1.400 Trilyun, otomatis di tahun 2018 naik perolehan pajaknya.

Lihat juga tarif tol di negara ini tidak ada yang seragam, padahal jalan tol dibangun dari hasil pajak, kok bayar ini aneh khan, dan sesuatu yang sah mengkritisi kebijakan yang salah.

Ironis tarif tol setelah 30 tahun dinaikkan, padahal dibangun dari hasil pajak.

Tentunya jalan keluarnya, "jika Seorang pemimpin dikritisi rakyatnya disikapi, jangan dianggap angin lalu, karena setiap kritikan pasti ada jalan keluarnya", pungkas Markoni.
(Any SH)