Tentang Kami Redaksi

Wakil Rakyat DPRD DKI Jakarta Reses, warga Pertanyakan KJL

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

Wakil Rakyat DPRD DKI Jakarta Reses, warga Pertanyakan KJL

Jakarta Parlemen Rakyat.com,

Kesetiaan warga Rawa Sari Jakarta Pusat, dibuktikan meski Jakarta diguyur hujan lebat, menanti kehadiran anggota DPRD DKI Jakarta Veri Yonnevil yang sudah dijadwalkan menyambangi wilayah mereka dalam rangka kerja Reses pertama untuk Tahun 2018 ini.

Kegiatan reses ini digelar, Minggu (11/2/2018) sebagai penyerap aspirasi bagi konstituennya di Kelurahan Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Berbagai pertanyaan dan masukan dari persoalan yang dihadapi warga mengalir begitu saja , dari masalah guru honorer, Program Kartu Jakarta Lansia (KJL) , Program Keluarga Harapan (PKH), dana operasional Karang Taruna , pembangunan RPTRA dan sebagainya.

Dalam acara tersebut hadir Camat Cempaka Putih Andre Ferdian, Lurah Rawasari, Kasatker Kecamatan Cempaka Putih dan Rukun Warga setempat.

Salah satu pertanyaan dari warga Rawasari nempertanyakan masalah KJL (Kartu Jakarta Lansia) , di tegasjan Veri, “ agar Perlu dipahami oleh warga bahwa program KJL bukan program dari Pemprov DKI , melainkan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, data yang dipergunakan adalah data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2011. Kemudian di update oleh Kemensos tahun 2013 dimasukkan dalam Bahan Data Terpadu.” jelas Veri Yonnevil kepada Wartawan yang hadir.

“Jadi sangat lah wajar jika data saat ini tahun 2018 data tersebut sudah Tidak valid dan tidak sesuai, lagi dengan keadaan saat ini,” tegas Veri. Bahkan, menurutnya juga saat ini KJL banyak masyarakat yang menyalahkan Ketua RT nya, padahal saat pendataan, para Ketua RT tidak pernah di libatkan.

“Namun pada tahun ini akan ada lagi bantuan Dari kemensos. Jadi tolong didata saja setiap warga yang membutuhkan dan serahkan datanya ke kelurahan,” ujar Veri.

Sedangkan masalah guru honorer saat ini di Jakarta ada 1187 guru honorer; tapi hanya yang sudah K2 saja yang bisa diperoses

“Kebetulan di Komisi E sedang melaksanakan Pansus K2 untuk tahun ini ada sekitar 200 K2 yang akan diperoses,” jelasnya.

Selanjutnya untuk masalah bangunan RPTRA, karena memang Rawasari satu-satunya kelurahan yang belum memiliki ruang sosialisasi warga tersebut. Dari tiga ribu lebih tanah milik Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang baru dibebaskan; komisi E akan menjembatani agar sebagian lahan tersebut bisa dijadikan RPTRA. untuk.

“Jadi tolong dibuat saja suratnya kami akan menindaklanjutnya .” pungkasnya. Diketahui, untuk PAUD DKI Jakarta, pada tahun anggaran ini, Pemprov telah mengalokasikan dana sebesar Rp 42 miliar.
(Any SH)