Tentang Kami Redaksi

Pilkada & Pilpres Tampa Isu Sara Dan Hoax

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

Jakarta, parlemenrakyat.com

Sejarah demokrasi yang inklud berbicara tentang kedaulatan, hak asasi manusia, hukum, sistem sosial, sistem kekuasaan, dan lain sebagainya yang secara ideal adalah untuk menunjukkan kedisiplinan hidup bermasyarakat dan bernegara pada tatanan yang lebih baik.

Dalam demokrasi, ada beberapa asas pokok yang harus dipenuhi. Diantaranya pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan perwakilan rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Selanjutnya pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Presidium Nasional BEM PTAI Indonesia, Nica Ranu Andhika mengatakan, pilkada serentak 2018 yang akan digelar Juni mendatang di 171 daerah (17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota), nampaknya masih dihampiri dengan penggunaan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Seperti yang kita ketahui bersama dalam satu dua tahun kebelakang ini, Hoax dan isu SARA sangat mendominasi di kancah perpolitikan.

"Politik yang menggunakan isu SARA menjadi senjata yang cukup jitu untuk menjegal lawan politiknya. Padahal, setiap warga negara punya hak untuk memilih dan dipilih. Terkait persoalan selanjutnya, tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk setiap calon. Karena ada aturan dan syarat yang harus dipenuhi," ujar Ranu pada media di Bakul Coffee, Cikini, Jakarta, Rabu (11/04/2018). (Ahr)