Tentang Kami Redaksi

SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com


Jakarta, Parlemen Rakyat

Dengan pertimbangan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Namun untuk menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu menetapkan Peraturan Presiden baru. Atas dasar pertimbangan itu, pada 16 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Robin Asad Suryo, Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP menyatakan bahwa paling tidak terdapat 10 perubahan penting dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dibandingkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yaitu lebih sederhana, adanya agen pengadaan, swakelola tipe baru, layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan, terdapat beberapa perubahan istilah, otonomi BLU untuk mengatur pengadaan sendiri, istilah ULP menjadi UKPBJ, meningkatnya jumlah nominal untuk batas pengadaan langsung, jaminan penawaran, dan jenis kontrak lebih disederhanakan.

Ditambahkan, bahwa salah satu tujuan dalam Perpres 16 ini adalah untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, pengaturan ini merupakan salah satu hal yang baru. Melalui mekanisme ini diharapkan dapat memberikan daya tarik dan memberi daya dorong kepada para peneliti untuk dapat mengekspresikan seluruh kemampuan yang dimilkinya, sehingga mampu berkarya dan menghasilkan hasil riset atau inovasi yang dapat dihilirisasi atau bemanfaat bagi masyarakat, "ujar" Robin pada media di Auditorium BPPT, Thamrin, Jakarta, Selasa (17/04/2018).

Mohamad Nasir, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Peraturan ini merupakan sebuah terobosan besar dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya bagi dunia penelitian yang ada di lembaga penelitian kementerian/lembaga dan perguruan tinggi. Salah satu terobosan panting dalam Peraturan ini adalah pembayaran pelaksanan penelitian berorientasi pada keluaran hasil penelitian sesuai dengan ketentuan dalam kontrak penelitian.

Lebih lanjut M. Nasir mengemukakan bahwa penelitian terkadang memerlukan waktu yang cukup panjang, bahkan hingga bertahun-tahun, maka jaminan keberlanjutan penelitian juga menjadi pre-requisit yang harus diberikan kepada para peneliti, agar mereka mampu berkarya labih baik dan berkualitas. Selama ini penelitian yang multi tahun tidak ada jaminan ketersediaan penganggarannya dan jika ingin kontrak multi tahun maka harus dengan mekanisme tertentu yang cukup rumit dan panjang, dengan dikeluarkannya Perpres l6 ini yang secara tegas menyatakan bahwa penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran diharapkan mampu menjawab keresahan peneliti selama ini.

Menristekdikti juga menyampaikan bahwa untuk mengimplementasikan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Peraturan Presiden ini, saat ini Kemenristekdikti sedang menyiapkan petunjuk teknik berupa Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Penelitian, yang akan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan perguruan tinggi dan para pelaku kegiatan penelitian dalam melaksanakan Perpres ini.

Kemenristekdikti berdasarkan Pasal 91 ayat (5) Perpres ini diberikan waktu paling lama 90 hari sejak tanggal diundangkan untuk mengeluarkan regulasi kegiatan penelitian ini. Meristekdikti berjanji untuk dapat menyelesaikan regulasi ini dalam waktu yang tidak terlalu lama tambahnya. (Ahr)