Tentang Kami Redaksi

Mengintip! Status Hukum Partai Hanura

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

Mengintip! Status Hukum Partai Hanura Saat Ini

Jakarta, Parlemen Rakyat

Rencana Rakernas Partai Hanura kepengurusan Oesman Sapta Odang (OSO) di Kota Pekanbaru, Riau pada tanggal 08 hingga 09 Mei 2018, mendapat penolakan dari kubu Daryatno.

Adi Warman selaku Kuasa hukum Partai Hanura kepengurusan Daryatmo, mengatakan bahwa, berdasarkan aspek hukum, kegiatan Rakernas tersebut ilegal.

Hal tersebut berdasarkan hukum menurut penetapan PTUN kegiatannya ilegal. Karena bertentangan dengan hukum dan apa yang disampaikan oleh Kemenkum HAM, ucap Adi, dalam jumpa pers di Grand Slipi Tower, Jakarta Barat, pada hari Senin 07 April 2018.

Mengaju penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH 01.AH.11.01 tahun 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus DPP Partai Hanura mengabulkan lewat putusan sela yang memerintahkan ditundanya pemberlakuan (SK) Kemenkum HAM tersebut, ujar Adi Warman

"Maka dengan demikian Partai Hanura yang dipimpin OSO dibekukan. Sejak tanggal 19 Maret, jadi apapun yang dilakukannya tidak sah karena bertentangan dengan hukum itu sendiri," pungkas, Adi Warman.

Adi Warman juga menegaskan, jika kubu OSO tetap melakukan kegiatan politik dan hukum, seperti Rakernas, maka dapat diartikan melanggar hukum. Kemudian jika kubu Sudding melakukan pelaporan maka hal itu dapat memenuhi unsur hukum.

"Implikasinya pertama kepengurusan ini tidak bisa melakukan kegiatan politik dan hukum, kalau dilaksanakan akan melanggar hukum. Apabila klien kami melakukan pelaporan telah memenuhi unsur hukum," kata Adi Warman

Partai Hanura kubu Daryatmo pun berencana memberikan somasi kepada kubu OSO, agar menghentikan segala kegiatan yang bersifat politik dan hukum.

Pihak kita akan melakukan peringatan hukum kepada pihak OSO, intinya akan memberikan somasi, tegas Adi Warman

Sementara Waketum DPP Partai Hanura Wisnu Dewanto mengimbau kepada semua pihak termasuk pejabat negara, sekaligus Presiden Jokowi, yang diundang oleh kubu OSO menghadiri Rakernas besok, untuk dapat memperhatikan segala aspek dan putusan hukum terhadap partai tersebut.

Kami mengimbau agar siapapun untuk memperhatikan proses hukum, agar tidak bermuatan pelanggaran hukum, dan Kami minta KPU, Bawaslu dan Presiden tak gubris kubu OSO, ucap Wisnu Dewanto

Adi Warman menegaskan bahwa, keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memberikan putusan sela terhadap Surat Keputusan Partai Hanura berkekuatan hukum dan sah.

Menurut dia, atas putusan itu, Partai Hanura kubu OSO pun tidak memiliki legal standing. Putusan sendiri baru dapat dicabut jika ada penetapan lainnya yang berkekuatan hukum.

Selama pemeriksaan sampai putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain dikemudian hari yang mencabutnya," ujar Adi Warman.

Karena itu, Adi Warman berharap kepada semua pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Presiden RI untuk dapat mentaati hasil dari penetapan itu. Artinya, untk tidak terlibat dengan partai Hanura Kubu OSO yang menyangkut persoalan politik dan hukum. (Ahr)