Tentang Kami Redaksi

JMMJ: Pemilu Tampa Politisasi SARA

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

JMMJ: Pemilu Tampa Politisasi SARA

Jakarta, Parlemen Rakyat

Ditengah maraknya Isu SARA akhir akhir ini, Jaringan Muda Muslim Jayakarta (JMMJ) mengadakan Diskusi untuk menyikapi Isu tersebut. Diskusi berlangsung pada hari Sabtu 12 Mei 2018, di uP2YU Resto And cafe, Area Hotel ibis budget cikini, Jakarta.

Diskusi bertema Pemilu Tampa Politik Sara ini, mengahadirkan narasumber diantaranya; Viktus Murin, Wasekjen DPP Golkar, Eddy Soeparno Sekjen DPP PAN, Arief susanto dan Boni Hargens Pengamat politik

Arief Susanto dari Analis Politik Exposit Strategic, yang juga salah satu anggota koalisi tolak politisasi SARA memaparkan, bahwa politisasi SARA merupakan suatu penyakit berulang dalam kontestasi kekuasaan di Indonesia. Sejak Pemilu 1999, Isu politisasi SARA digunakan untuk memukul lawan dan menangguk dukungan massa pemilih, Tetapi, belum pernah hal tersebut memicu pembelahan sosial yang begitu massif seperti saat ini.

Ia menjelaskan, yang dimaksud dengan politisasi SARA disini adalah pembedaan ldentitas berdasarkan suku. agama, ras, dan golongan, yang dimaksudkan untuk menimbulkan sentimen politik, namun berdampak degradasi kesetaraan dan timbulnya kebencian terhadap yang berlainan.

Politisasi SARA biasanya disampaikan melalui agitasi, propaganda, dan bentuk bentuk Iain seruan politik yang cenderung membelah masyarakat dalam dua kelompok berlawanan: kami versus mereka. Gejala perseteruan dan prasangka sasial yang mengiringi polarisasi politik disebut oleh Cass R Sunstein (2016) sebagai partaiisme (partyism).

Polarisasi tersebut tidak sekadar mendorong orang untuk menjadi partisan; selain aktif menyebarluaskan lnformasi negatif tentang kubu polltik yang berseberangan, orang bahkan bisa saja menolak berelasi dengan pendukung Iawan politik. Politisasi SARA rentan terjadi dalam suatu masyarakat dengan ketimpangan ekonomi, keterpinggiran, dan bentuk bentuk lain ketidakadilan sosial yang berpadu dengan kurangnya literasi politik dan literasi media.

TerlaIu ketat atau terlalu senjangnya persaingan politik, di tengah lemahnya hukum dan etika politik, dapat mendorong politikus untuk menjalankan politisasi SARA untuk memukul lawan politik. Politisasi SARA mengekspresikan politik kotor yang dapat menurunkan legitimasi hasil Pemilu dan kualitas demokrasi. Dibutuhkan pengembangan literasi politik dan literasi media, juga pemenuhan keadilan sosial. Selain itu, dibutuhkan politik dialogis, yang mempertarungkan gagasan politik secara kritis. (Ahr)