Tentang Kami Redaksi

Tiga Tahun SDGs: Ketimpangan Masih Tinggi

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com



Jakarta, ParlemenRakyat

Selama tiga tahun implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. lnternational NGO Forum on Indonesian Development (lNFlD) mencatat persepsi warga terhadap ketimpangan masih tinggi.

Bagus Takwin, Peneliti lNFlD, mengatakan survei INFID pada 34 provinsi menyimpulkan indeks ketimpangan meningkat dari 5.6 pada 2017 menjadi 6 pada 2018. Ini berarti warga menilai ada ketimpangan pada enam dari 10 ranah ketimpangan.

INFID secara khusus melakukan survei di tiga daerah tertinggal yaitu Kabupaten Dompu, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Hasilnya, “persepsi warga terhadap ketimpangan di dua kabupaten tertinggal yaitu di Kabupaten Dompu, dan Kabupaten TTS lebih tinggi dari angka di nasional," ungkapnya dalam Seminar Nasional Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs yang diselenggarakan di Hotel Arya Duta, Jakarta pada Kamis 20 September 2018.

Menurut Bagus, tiga sumber ketimpangan paling tinggi di tiga daerah tertinggal tesebut adalah penghasilan, kesempatan mendapatkan pekerjaan, dan harta benda yang dimiliki.

Warga di TTS juga menilai ketimpangan gender masih tingi (79%), diikuti Dompu dengan 38% dan Kepulauan Pangkajene yang hanya 1% menilai ada ketimpangan gender.

Siti Khairun Nimah, Program Manajer INFID mengatakan, merujuk hasil survei INFID mengenai masih tingginya persepsi warga terhadap ketimpangan, dibutuhkan kerja bersama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong penurunan ketimpangan. Salah satunya dengan mencapai Tujuan dan Target SDGs.

Mengatasi ketimpangan menjadi salah satu tujuan SDGs ke 10 dari 17 tujuan yaitu, menurunkan ketimpangan antar dan didalam negara. SDGs menargetkan penurunan ketimpangan melalui penumbuhan pendapatan 40 persen penduduk termiskin lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, tambahnya.

Sementara itu, Odi Shalahuddin, Anggota Dewan Pengurus lNFlD dan Direktur Yayasan SAMlN, yang empat tahun terakhir bekerja untuk-anak yang dilacurkan di lima kota melihat faktor-faktor risiko anak terjebak dalam prostitusi karena adanya suplai dan permintaan.

Faktor kunci mengapa mereka terjebak dalam prostitusi karena faktor kemiskinan. Anak-anak korban prostitusi terstigma dan tereksklusifkan sehingga makin terjebak dalam dunia yang penuh kekerasan dan eksploitasi, ujar Odi

Dia tambahkan, pada konstruksi sosial yang demikian, mengubah stigma dan perlakuan diskriminatif terhadap kehidupan anak-anak yang dilacurkan menjadi syarat utama bagi upaya menyelamatkan kehidupan anak-anak di masa depan.

Mengapus segala bentuk dan praktik kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu target SDGs di Tujuan Kelima tentang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Guna mendorong adanya kolaborasi para pihak. lNFlD menyelenggarakan Seminar Nasional SDGs di Jakarta pada tanggal 20 September 2018 yang dihadiri oleh 200 orang peserta dari berbagai daerah di Indonesia. (Ahr)