Tentang Kami Redaksi

Organisasi advokat seharusnya bersatu dalam kebhinekaan

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

Jakarta, ParlemenRakyat

Secara Yuridis formal advokat di Indonesia keberadaannya telah diatur oleh Undang-undang Advokat No.18.Tahun 2003. UU tersebut telah memerintahkan agar supaya dalam waktu 2 (dua) tahun ke-8 Organisasi Profesi Advokat yaitu : IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI dapat mewujudkan terbentuknya organisasi advokat Indonesia (Indonesian Bar Association), yang dibentuk oleh para advokat.

Dalam kenyataannya ke-8 Pimpinan Organisasi Advokat tersebut tidak menjalankan perintah pembentuk UU menyelenggarakan musyawarah nasional secara demokratis, tetapi justru anti demokrasi dengan membentuk Persekutuan Perdata yang diberi nama PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), melalui akta notaris, ujar Andi Darwin R Ranreng di Jakarta. Minggu (23/9/2018).

Akibatnya, ke-4 Organisasi advokat menarik diri dari PERADI dan membubarkan PERADI, yang diumumkan melalui media nasional harian KOMPAS. Dengan demikian jelas, bahwa PERADI tidak lagi memiliki legal standing (tidak sah dan tidak memiliki legitimate), sebagai organisasi profesi advokat Indonesia (Indonesia Bar Association), tambahnya.

Kepada parlemenrakyat.com, Andi Darwin. R Ranreng selaku Presidium KAI Juanda mengatakan, advokat saat itu ingin menjunjung tinggi kebersamaan dan menghimpun pada satu wadah tunggal yang menaungi seluruh advokat, pengacara, penasihat hukum di Indonesia namun demikian kembali lagi organisasi advokat yang diidam-idamkan tetap menjadi mimpi dengan lahirnya organisasi baru sejak era pada 1980-an secara berturut-turut hingga era 1990-an.

Darwin menyebutkan, Advokat tersebut Yakni : Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Timbulnya organisasi advokat yang ada menjadikan wadah profesi advokat semakin terkotak-kotak dengan asal-usul organisasi masing-masing, mau tidak mau setiap advokat ingin merasa organisasinya lebih diunggulkan dan seolah-olah menjadi sebutan tersendiri advokat dengan asal organisasi yang mereka naungi.

Pada 5 April 2003, Pemerintah Republik Indonesia (RI) telah mensahkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Untuk penyeragaman dan pengakuan secara mandiri dan profesional merupakan angin segar dan hadiah bagi seluruh advokat, pengacara, dan penasihat hukum. Sehingga payung hukum profesi advokat diakui dan dinyatakan sejajar dengan para penegak hukum lain seperti hakim, Jaksa dan Polri.

Darwin mengungkapkan, PERADI yang didirikan dengan Akta Pernyataan Pendirian No. 30 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris sebagai realisasi dari amanat Pasal 32 UU Advokat untuk mendirikan Wadah Tunggal organisasi advokat yang kemudian disebut siggle bar association, akhir nya pupus dan pecah menjadi 3 Organisasi Advokat (OA), semua nya mengkliem sah atas jabatan dan nama Peradi.

Tak luput dari itu atas pembubaran Peradi dari ke 4 Organisasi Advokat tersebut akhirnya mendirika KAI (kongres advokat Indonesia), dan inipun pecah menjadi 3 OA dan masing-masing pihak juga mengaku, sebagai Organisasi Advokad yang sah, kata Darwin.

Selanjutnya, perlu di cermati tentang pergerakan substansif secara matang tentang jalan nya pergerakan Organisasi Advokat (OA) yang ada sekarang ini yang harus di benahi dalam perkembangan yang sangat cepat ini salah satu nya adalah penyatuan kode etik secara bersama sesuai dengan peran fungsi lampau tentang peranan KAI terdahulu yang telah menciptakan penyatuan kode etik masing-masing Organisasi Advokat.

Dan ke dua ada nya persamaan teknis tentang materi kekhususan tentang bagi OA yang manapun dalam penyelenggaraan PKPA. Materi atau pelajaran dalam PKPA di seragamkan dan membuat satu pintu dalam pengambilan sumpah oleh peserta dari OA yang ada, regulasi ini di perlukan wadah bersama semua perwakilan OA yang ada guna menopang kekisruhan yang selama ini berlangsung antara OA satu dan yang lain baik itu Peradi maupun KAI.

"OA lain Hendak nya menyatukan diri kedalam suatu babak wadah baru dan membahas regulasi yang baru ini, dibutuhkan kedewasaan peletakan jabatan untuk bisa di ulang kembali dalam kaitan nya mewadahi peran fungsi organisasi advokat yang guyub, solid. Bila mana hal tersebut di jalankan secara muktibar hendak nya UU OA harus di sesuaikan dengan catatan merubah atau mengamandemen UU OA yang sekarang," ucap Darwin

Untuk saat ini saya katakan belum bermartabat karna saling mengkliem OA yang di pimpinan nya paling benar, hal ini di perlukan kesamaan dalam menjalankan fungsi dan peranan OA yang bisa saling bersinergi dalam wadah bersama, tambahnya

"Tentunya harus ada dan sama-sama mengedepankan kebersamaan di banding ego dari masing-masing pengurus OA dalam hal ini Federasi advokat Indonesia siap menjembatani ke kisruhan yang terjadi pada masing-masing OA yang satu nama tapi beda perbedaan, dan melakukan rekonsiliasi guna kepentingan Advokat di masa yang akan datang, "tutup" Presidium KAI Juanda, Andi Darwin R Ranreng. (Ahr)