Tentang Kami Redaksi

Bahan Mengandung Kimia di Temukan pada Kosmetik Ilegal serta Obat Tradisional llegal

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com



Jakarta, ParlemenRakyat

Selama tahun 2018, BPOM RI menemukan 112 miliar rupiah kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang (BD)/bahan berbahaya (BB) serta 22,13 miliar rupiah obat tradisional
(OT) ilegal dan/atau mengandung bahan kimia obat (BKO).

Temuan ini merupakan hasil pengawasan
produk di peredaran (post-market control) secara rutin, adanya kasus, maupun operasi penertiban ke
sarana produks, sarana distribusi atau retail oleh BPOM RI melalui Balai Besar/Balai POM di seluruh
Indonesia.

Kepala BPOM RI, Penny K Lukito menyampaikan bahwa temuan kosmetik didominasi oleh produk
kosmetik yang mengandung merkuri, hidrokinon dan asam retinoat. BPOM RI juga menemukan enam jenis kosmetik yang sudah ternotifikasi mengandung BD/BB yaitu pewarna dilarang (merah K3) dan logam berat (timbal). Secara umum bahan tersebut dapat menyebabkan kanker (karsinogenik),
kelainan pada janin (teratogenik), dan iritasi kulit.

Sementara itu, BKO yang teridentifikasi dalam temuan obat tradisional didominasi oleh sildenafil sitrat, fenibutazon dan parasetamol yang berisiko menimbulkan efek kehilangan penglihatan dan
pendengaran, stroke, serangan jantung, kerusakan hati, perdarahan lambung hingga gagal ginjal.

Seluruh temuan kosmetik mengandung BD/BB dan OT mengandung BKO telah ditindaklanjuti secara
administratif, antara lain berupa pembatalan notifikasi/izin edar, penarikan dan pengamanan produk dari peredaran, serta pemusnahan. Untuk produk kosmetik dan OT ilegal dilakukan proses pro-justitia.

Penny K Lukito juga mengungkapkan bahwa BPOM RI telah mengungkap 36 perkara tindak pidana OT tanpa izin edar dan/atau mengandung BKO dan 45 perkara kosmetik tanpa izin edar dan/atau mengandung BD/BB, "Keseluruhan perkara tersebut telah ditindaklanjuti secara pro-justitia", jelasnya.

"Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, putusan tertinggi pengadilan perkara OT yaitu pidana penjara 2 tahun dan denda 1 miliar rupiah, sementara perkara kosmetik dijatuhi sanksi berupa putusan pengadilan paling tinggi penjara 2 tahun 6 bulan dan denda 1 miliar rupiah", pungkasnya. (Ahr).