Tentang Kami Redaksi

Pariwisata Berkelanjutan, Rintis Jalan Lewat Komunitas

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com


Jakarta. ParlemenRakyat

Kompas Gramedia bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggelar acara bedah buku berjudul "Pariwisata Berkelanjutan, Rintis Jalan Lewat Komunitas" karya I Gede Ardika di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis sore (29/112018).

Melalui buku karyanya, I Gede Ardika ingin memberikan peningkatan pemahaman secara komprehensif dan melakukan streamlining kepada para pembaca tentang kepariwisataan berkelanjutan dalam praktek pembangunan nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkualitas.

I Gode Ardika sebelumnya pernah menjabat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) di era kabibet Persatuan Nasional pada masa pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid (almarhum) dan berlanjut pada Kabinet Gotong Rayong di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Dalam bukunya, Ardika mengulas bagaimana pembangunan pariwisata di Indonesia yang bertumpu pada konsep, prinsip-prinsip, serta cita-cita dan tujuan sebagai bagian integral dalam pembangunan nasional.

Dalam acara bedah buku yang menghadirkan sejumlah narasumber antara Iain Prof. Dr. M. Baiquni (Pascasarjana UGM), I Gusti Agung Kertiyasa (Bali Tourism Board), Pieter P Gero (Kompas Gramedia), dan Rus Suharto (Disparbud Prov DKI Jakarta) untuk membahas bagaimana penjuangan Ardika sebagai penggagas konsep wisata desa yang dipresentasikan pada Sidang Umum UNWTO di Santiago, Chili, pada 1999 saat pengesahan Kode Etik Pariwisata Dunia (Global Code of Ethics for Tourism).

Global Code of Ethics for Tourism menempatkan pariwisata sebagai hak asasi manusia, yang di dalamnya antara Iain mengatur etika kepada wismawan dunia agar menghormati budaya dan adat-istiadat masyarakat yang dikunjungi.

Falsafah kepariwisataan Indonesia yang mengatur keseimbangan kehidupan, pariwisata landasan dalam kehidupan bernegara diatur dalam UUD NRI 45 serta Preambule dan Pancasila, serta Kode Etik Kepariwisataan Dunia tersebut menjadi nilai-nilai yang membentuk karakter, identitas, dan sifat kepariwisataan bidonesia yang harus digunakan sebagai acuan para pemangku kepentingan kepariwisataan.

Ardika melalui buku tersebut ingin menyampaikan bahwa nilai-nilai dasar yang dijadikan sebagai acuan (di antaranya dalam UU Kepariwisataan No.10 Tahun 2009 yang telah memasukan Kode Etik Kepariwisataan Dunia) dalam kepariwisataan nasional itu bukan ilusi kosong semata. Prinsip-prinsip ini telah diterapkan dalam mengembangkan kepariwisataan pedesaan berbasis masyarakat di Indonesia.

Sebagai ilustrasi, pada kesempatan itu, Ardika mencontohkan sejumlah desa wisata yang berhasil menerapkan nilai-nilai dasar dalam upaya mensejahterakan kehidupan mereka di antaranya; Desa Wisata Penting Sari di kaki Gunung Merapi Daerah lstimewa Yogyakana dan Desa Pemuteran, Kabupaten Buleleng, Bali.

Hadir dalam acara bedah buku "Pariwisata Berkelanjutan, Rintis Jalan Lewat Komunitas," antara lain dari kalangan akademisi, pelaku bisnis yang tergabung dalam GIPI, PHRI, Asita, Pemerintah (pejabat Kemenpar dan PPN/Bappenas), serta media. (Ahr)