Tentang Kami Redaksi

HYU: Pernyataan Gubernur Papua Bisa Menyuburkan Perpecahan Di Tanah Papua

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

HYU: Pernyataan Gubernur Papua Bisa Menyuburkan Perpecahan Di Tanah Papua

Jakarta, ParlemenRakyat

Persoalan Papua telah final dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia (NKRI) sesuai dengan pepera (pemungutan pendapat rakyat ) 1 mei 1962 yang di fasilitasi oleh PBB sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Itu berarti Papua telah merdeka secara berdaulat dalam Bingkai NKRI.

"Saatnya kita mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif membangun Papua dalam Bingkai NKRI," demikian di ungkapkan oleh Hendrik Yance Udam (HYU) selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Rakyat Cinta NKRI (Gercin-NKRI), di Jakarta, pada Kamis (20/12/2018).

Gerakan Organisasi Papua merdeka keluar dari NKRI bukan solusi, malah mendorong orang papua ke dalam lembah maut dan akan membuat hidup kita orang papua sengsara dan menderita, ucapnya.

Gercin NKRI meminta kepada gubernur provinsi papua Lukas Enembe S.IP untuk segara melakukan komunikasi dengan semua steak holder yang ada di papua, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, serta TNI/ Polri untuk mencari solusi bersama dalam menyelesaikan krisis Nduga berdarah yang mengakibatkan para perkerja jalan trans papua di bantai oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB).

Oleh karna itu, Gubernur papua Lukas Enembe harus mengeluarkan stetemen yang mengkondusifkan dan menyejukan sehingga dapat menenangkan situasi di papua yang lebih harmonis, bukan malah mengeluarkan stetmen yang menakutkan orang dan dapat menyuburkan semangat perpecahan serta menimbulkan benih-benih konflik baru lagi di papua.

"Kami tidak sependapat dengan stetemen gubernur papua Lukas Enembe S.IP yang mengatakan bahwa persoalan Nduga adalah persoalan orang papua minta merdeka yang di muat oleh beberapa media lokal maupun nasional," ujar HYU.

Pernyataan tersebut jelas berbeda dengan stetemen Wakil Gubernur Papua Klementinal SE. MM, yang juga di muat beberapa media lokal maupun nasional, yang mengutuk keras dan menyatakan bahwa persoalan penembakan para tukang Jalan trans papua adalah merupakan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB), dan meminta supaya aparat TNI dan Polri menangkap para pelaku tersebut.

Kami sangat heran kedua tokoh tersebut yang adalah merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah mengeluarkan stetemen yang sangat berbeda dan kontroversial, yang satunya mendukung pemerintah pusat dan yang satunya malah melemahkan kekuatan negara di papua.

Untuk itu kami meminta kepada gubernur papua Lukas Enembe S.IP MH untuk segera mencari solusi strategis dalam menyelesaikan persoalan papua dalam bingkai NKRI dan juga memediasi kelompok-kelompok yang bertikai di papua, dan tidak usah selalu mengertak! Pemerintah pusat dengan isu papua merdeka, sebab papua sudah final dalam NKRI dan tidak dapat di kotak-katik, "pungkas" Ketum Gercin NKRI. (Ahr)