Tentang Kami Redaksi

MUI Desak Cina Jelaskan Masalah Uighur

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

Parlemenrakyat.com @ Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan adanya informasi tentang tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah China terhadap Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan hak asasi manusia.

Sikap MUI ini disampaikan dalam tausiyah akhir tahun 2018 yang ditandatangani Ketua Umum MUI KH Maruf Amin dan Sekjen MUI H. Anwar Abbas, yang dibacakan di depan pers, Jumat (21/12) oleh salah satu Ketua MUI KH Abdullah Jaidi didampingi Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan.

International Convenant on Social and Political Rights menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan hak dasar bagi segenap manusia. Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan yang mesti dijamin negara untuk menjalankan agamanya.

"Mengenai masyarakat Muslim Uighur di provinsi Xinjiang, ada ada alasan dari Pemerintah China, mereka melawan kepada pemerintah. Namun sangat disayangkan Kedutaan China tidak mengklarifikasi kepada Kementetian Luar Neger RI," kata Jaidi seraya menambahkan, sikap demikian lalu membuat aksi demo masyarakat, karena tidak ada kejelasan dari Pemerintah China.

Menurut dia, untuk mengatasi masalah Muslim Uighur, maka harus ada upaya penekanan kepada China. Apalagi
Indonesia biasanya sangat reaktif jika ada pelanggaran hak asasi manusia.

Terkait dengan Tahun Baru 2019, MUI mengimbau masyarakat untuk menyambut dan menyongsong tahun baru dengan dengan rasa syukur dan kesederhanaan, tidak hura-hura dan menghindari pola hidup yang bersifat materialistik, konsumeristik dan hedonistik.