Tentang Kami Redaksi

Pernyataan Lukas Enembe Diduga Membawa Misi Papua Merdeka

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com



Jakarta, ParlemenRakyat

Atas nama Gerakan Rakyat Cinta NKRI (Gercin-NKRI), Kami meminta kepada Presiden melalui Mendagri untuk kiranya dapat menegur Gubernur Papua Lukas Enembe, atas statemennya yang menolak kehadiran TNI dan Polri di Wilayah Nduga Provinsi papua.

Hal ini terkait statemen Gubernur Papua Lukas Enembe S.IP MH yang meminta kepada presiden untuk menarik seluruh Anggota TNI dan Polri yang ada di kabupaten Nduga Provinsi papua, ucap Ketua Umum DPN Gercin NKRI, Hendrik Yance Udam alias HYU dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (22/12/2018)

"Mengingat, TNI dan Polri sedang mengejar kelompok separatis bersenjatah (KSB) alias kelompok organisasi papua merdeka (OPM) yang melakukan penembakan dan pembantaian kepada para pekerja PT. Isataka karya yang membangun jalan trans papua di wilayah kabupaten Nduga," tambahnya.

HYU menganggap, Stetemen Gubernur Papua Lukas Enembe S.IP. MH, keliru dan tidak memahami tupoksinya sebagai perpanjangan tangan dari pusat ke daerah yang bertanggung jawab untuk mensukseskan program program nasional yang ada di papua dan menjadi wakil pemerintah pusat di papua yang bertugas untuk menjaga stabilitas keamanan daerah di papua.

Sudah tugasnya TNI Polri berada di setiap titik-titik yang rawan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terlebih khusus di daerah konflik seperti Kabupaten Nduga Papua.

Saya menduga Gubernur dan Ketua DPRP, Ketua MRP serta 7 Fraksi di DPRP Papua yang meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk menarik semua Anggota TNI dan Polri yang ada di kabupaten Nduga, jangan-jangan ada misi-misi khusus untuk membawa papua merdeka keluar dari NKRI dengan memakai instrumen negara, "ujar" HYU.

Hal ini patut di pertanyakan Nasionalisme mereka terhadap bangsa dan negara kesatuan republik indonesia, tambahnya.

Seharunya Gubernur sebagai ketua umum Forkopinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) memanggil semua steak holder yang ada di pemerintahan dan politik untuk mencari solusi dalam menyelasaikan persoalan tersebut dengan arif dan bijaksana.

Karena dengan meminta supaya TNI dan Polri di tarik dari Nduga bukan sebuah solusi yang tepat. Menurut HYU "malah membuat kelompok separatis bersenjata (KSB) tumbuh subur di wilayah tersebut dan mengunakan warga sipil sebagai tameng untuk tetap terus melakukan kekerasan-kekerasan yang ada di wilayah tersebut," ujarnya.

Bicara hal solusi, HYU meminta kepada Presiden RI, Ir. Jokowi untuk segera mencabut moratorium pemekaran di Indonesia terlebih khusus di tanah Papua dan membaginya kedalam beberapa provinsi sesuai dengan peta tujuh wilayah adat di papua.

Sebab selama ini konflik sipil bersenjata ada di Wilayah Pegunungan Tegah Papua, sehingga sangat di perlukan untuk ada satu provinsi di daerah tersebut agar dapat meredam konflik-konflik yang selama ini terjadi.

Karena pemekaran tersebut bisa menjadi solusi strategis dalam menyelesaikan persoalan papua dalam bingkai NKRI, "ungkas" Ketum Gercin NKRI. (Ahr)