Tentang Kami Redaksi

Cari Uang Melalui UKW Itu Modus Pemerasan Bertameng Edaran Dewan Pers

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com


Jakarta,ParlemenRakyat

Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menilai bahwa perilaku pemerasan warga/wartawan, salah satunya adalah melalui pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Program yang menjadi unggulan beberapa organisasi pers seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) itu dapat dikategorikan menjadi ajang pemerasan terhadap peserta UKW.

"UKW dengan durasi kegiatan 2-3 hari harus ditebus dengan uang pendaftaran bervariasi dari 1 juta hingga 3,5 juta rupiah. Ini modus cari uang dengan dalih ujian kompetensi," ujar Wilson yang telah melatih ribuan warga TNI, Polri, dosen, guru, PNS, pengurus ormas/LSM, wartawan, dan masyarakat umum ini.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima parlemenrakyat.com, pada Sabtu (22/12/2018), Lalengke menjelaskan, bahwa indikasi UKW sebagai wahana pemerasan secara halus atau soft-extortion, dan ini lebih dipertegas dengan adanya kebijakan Dewan Pers yang memaksakan setiap wartawan wajib mengikuti UKW di lembaga-lembaga yang ditetapkan lembaga tersebut.

Dewan Pers dinilai memaksa wartawan mengikuti UKW melalui edarannya ke semua elemen masyarakat, terutama perkantoran pemerintah dan swasta, yang substansinya meminta pihak-pihak terkait untuk menolak wawancara dan kerjasama dengan wartawan maupun pimpinan media yang belum mengikuti UKW, ungkapnya.

Saya sangat menganjurkan agar organisasi pers aktif melaksanakan program peningkatan kualitas wartawan dan masyarakat di bidang jurnalisme, ini wajib. Namun, janganlah melakukan uji kompetensi yang substansinya adalah proyek pemasukan keuangan organisasi, apalagi dengan embel-embel ancaman

"Jika tidak UKW, tidak bisa wawancara narasumber dan bermitra dengan pemerintah dalam hal publikasi berita dan pariwara. Ini ibarat penjajah yang mengisap darah rekan seprofesinya sendiri," ujar Wilson sambil menyebutkan tiga organisasi pers yang selama ini getol cari uang melalui program UKW yakni: PWI, AJI, dan IJTI.

Sebagaimana diketahui bahwa UKW merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan yang telah diperbaharui dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Berdasarkan peraturan itu, maka semua wartawan dan warga masyarakat yang menjalankan kegiatan di bidang jurnalisme diharapkan dapat mengikuti dan lulus UKW. "Sampai di titik ini, sesungguhnya belum ada masalah serius yang perlu dipersoalkan," ucap Lalengke.

Namun, situasi menjadi "sangat tidak sehat" ketika Dewan Pers mengeluarkan edaran yang merekomendasikan para pejabat pemerintahan pusat dan daerah, serta berbagai perusahaan, untuk menolak melayani wartawan yang belum memiliki sertifikat UKW. Surat Edaran itu kemudian memicu perlakuan diskriminatif, dan pada banyak kasus, terjadi kriminalisasi wartawan.

Celakanya, dalam menengahi persoalan delik pers dari segelintir oknum masyarakat yang merasa terganggu dengan pemberitaan, Dewan Pers menggunakan acuan "sudah UKW atau belum?" UKW dijadikan sebagai pedoman menentukan siwartawan harus dipenjara atau tidak, "pungkas" Wilson Lalengke. (Ahr)