Tentang Kami Redaksi

Udam Minta Kapolda Papua Usut Penyebar Hoax TNI/Polri Gunakan Bom Fosfor Mengejar KKSB

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com



Jakarta, ParlemenRakyat

Surat kabar Mingguan australia The Saturday Paper harus
mengklarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat internasional kerena di duga telah menyebarkan berita HOAX dan menyudutkan Indonesia di mata dunia internasional, karena pemberitaan tersebut dapat menganggu stabilitas keamanan Nasional Indonesia dan juga turut menyuburkan semagat perpecahan di Papua dan semagat disitegrasi bangsa.

Menyikapi hal ini, Kami juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementrian Luar Negri untuk kiranya dapat mengirimkan surat protes diplomatik kepada pemeritahan australian sehinga dapat menegur keras surat kabar minguan australia The Saturday Paper yang juga di duga turut menyebarkan berita Hoax pengunaan BOM Fasfor oleh TNI dan Polri dalam mengejar KKSB di kabupaten Nduga Provinsi Papua.

Kami juga meminta Kapolda Papua Irjen Pol. Martuani Sormin harus segera mengusut aktor intelektual yang
menyebarkan berita HOAX tentang TNI dan Polri mengunakan BOM Fosfor dalam mengejar kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Nduga provinsi papua.

"Karna ini telah membuat situasi politik Lokal dan Nasioanal memanas di papua. Hal ini terkait tudigan salah satu surat kabar mingguan australia The Saturday Paper," ungkap Putra Asli Papua, Hendrik Yance Udam, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Dalam keterangan tertulisnya, Putra Asli Papua tersebut mengatakan, banyak penguna media sosial turut menyebarkan berita HOAX menyangkut pemboman di Nduga Provinsi papua, bahkan dengan terang-terangan mereka menyudutkan TNI dan POLRI sebagai pembunuh masyarakat di kabupaten Nduga Papua.

Postingan-postingan tersebut telah membuat suasana keruh dengan mengoreng isu Nduga menjadi isu internasional dan menyudutkan Pemerintah Indonesia di mata dunia internasioanal. "Padahal kehadiran TNI dan Polri di Nduga untuk menjaga keamanan dan mengejar KKSB di wilayah tersebut, karena papua adalah bagaian integral dari NKRI," jelas Udam.

Para penyebar berita Hoax tersebut, termasuk beberapa pejabat papua harus di seret kepengadilan sehingga ada efek jera dan mengingatkan kepada para penyebar HOAX lainya untuk tidak menyebarkan berita hoax sebab akan berhadapan dengan Hukum.

Udan juga mengatakan, bahwa Masyarakat Papua korban Hoax telah digunakan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengacaukan NKRI dengan memanfaatkan isu Nduga untuk tetap terus menyuburkan semangat perpecahan sesama anak bangsa di Papua.

"Dan kepada masyarakat papua terlebih khusus penguna media sosial untuk berhati-hati dalam pengunaan medsos untuk menyebarluasakan berita HOAX sebab akan dikenakan Undang-undang IT. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum," tutup Hendrik Yance Udam, Ketum Gercin NKRI. (Ahr)