Tentang Kami Redaksi

Pengendalian Tembakau 2018, Jokowi Tidak Konsisten

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com


Jakarta, ParlemenRakyat

Pemerintahan Joko Widodo sudah hampir 5 tahun sejak dilantiknya pada tanggal 20 Oktober 2014, di awal kampanyenya Jokowi menjanjikan 9 program kerja yang disebut Nawacita. Dalam Nawacita ke-5 pada indikator ke-21 Jokowi berjanji akan meningkatkan 200% cukai rokok dari saat ini (Rp. 375/batang tahun 2013) mulai tahun 2015.

Namun pada pelaksanaannya di era pemerintahan Jokowi justru sangat Jauh dari Janji Nawacita, bahkan ketika BPJS sedang defisit triliunan rupiah serta kosumsi rokok anak-anak usia 10-18 tahun meningkat di tahun 2018 menjadi 9.1% dari 7.2% di tahun 2013, justru cukai rokok tidak naik, demikian di ungkap Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

"Padahal pengendalian konsumsi rokok yang paling efektif adalah dengan harga yang mahal agar tidak terjangkau oleh masyarakat kurang mampu dan anak-anak," tambahnya, di Bakull Coffee, Cikini, Jakarta, Jumat (11/1/2019)

Tulus juga menjelaskan, memang rokok bukan penyebab tunggal, tetapi konsumsi rokok punya kontribusi paling signifikan, mengingat lebih dari 35 persen orang Indonesia adalah perokok aktif, dan lebih dari 70 persen sebagai perokok pasif (passive smoker). Tiap tahun produksi rokok nasional Indonesia mencapai 350 miliar batang, yang 90 persen lebih dikonsumsi masyarakat Indonesia.

Meningkatnya prevalansi penyakit tidak menular adalah bukti pemerintah tidak melakukan pengendalian konsumsi rokok, yang secara defacto merupakan pencetus utama meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular. Buntut dari melambungnya penyakit tidak menular adalah kinerja BPJS Kesehatan yang makin empot-empotan. Dan klimaksnya mengalami financial bleeding, yang pada 2018 mencapai Rp 16,5 triliun.

Sementara itu, Analisis Kebijakan Publik dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan memaparkan, dibutuhkan komitmen dan sikap berpihak pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari bahaya hingga mematikan akibat dampak negatif tidak baik penggunaan produk tembakau seperti rokok.

"Kebijakan pemerintah di bidang pengendalian dampak penggunaan produk tembakau seperti rokok menjadi sangat penting juga untuk masa depan bangsa Indonesia," ujarnya.

Dia menambahkan, Pentingnya dan mendesaknya sikap tegas pemerintah dalam kebijakan pengendalian penggunaan produk tembakau seperti rokok ini di Indonesia ini sudah darurat dan dampak bahaya merokok sudah sangat berat.

"Kondisi sudah darurat karenakan saat ini merokok, produk dan industri sudah dijadikan perilaku baik dan normal saja. Membahayakan masa depan bangsa ini karena anak-anak dan remaja tanggung serta kaum perempuan sudah tidak punya malu dan tidak takut merokok di tengah publik," pungkas Tigor. (Ahr)