Tentang Kami Redaksi

Sambangi Ketum PPP, GKR Hemas Bahas Pimpinan Ganda DPD RI

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com


Jakarta, ParlemenRakyat



Sampai hari ini masih tetap terjadi kepemimpinan ganda pada lembaga tinggi negara, Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI), yaitu antara Pimpinan DPD RI periode 2014-2019 dengan DPD RI Periode 2017-2019, yang diketuai oleh Oesman Sapta Odang (OSO), yang dilakukan secara inkonstitusional.

Persoalan DPD RI adalah persoalan konstitusional dan kenegaraan yang saat ini tengah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), dimana pimpinan DPD RI periode 2014-2019 sebagai Pemohon mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) terhadap Pimpinan DPD RI periode 2017-2019.

Pengambilalihan kepemimpinan DPD RI yg dilakukan oleh Termohon perlu diketahui oleh lembaga-lembaga negara dan seluruh komponen bangsa agar menjadi jelas duduk permasalahannya.

Hal itu disampaikan oleh GKR Hemas usai pertemuannya dengan Romahurmuzy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang akrab dipanggil Gus Romy, di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

“Karena ini adalah masalah konstitusional, diharapkan semua partai politik mengetahuinya,” kata GKR Hemas. Dalam pertemuan di Gedung Nusantara I DPR RI tersebut, GKR Hemas juga menyampaikan kepada Gus Romy progres permohonan perkara SKLN yang telah memasuki dua kali persidangan di MK.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Romy menanggapi bahwa persoalan yang tengah menimpa DPD RI tersebut pasti akan dapat diselesaikan. Gus Romy juga berharap MK segera memutuskan persoalan yang dihadapi DPD RI tersebut sebelum Pemilu 2019 atau sebelum berakhirnya masa keanggotaan DPD RI pada Oktober 2019.

"Proses pemeriksaan perkara oleh MK diharapkannya tetap berjalan di tengah proses pemilihan dua anggota hakim MK yang masih digodok oleh DPR RI," pungkasnya. (Ahr)