Tentang Kami Redaksi

KCN: Harapan Pada Pelakasanaan Nawacita Yang Tak Kunjung Terwujud

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com




Jakarta, ParlemenRakyat

Kata-kata yang terkandung dalam nawacita Presiden Joko Widodo di awal menjabat sebagai Presiden pada 2014 lalu, sempat membuat PT Karya Citra Nusantara (PT KCN) merasa mendapatkan angin segar. Terlebih saat Presiden Jokowi dalam kesempatan lain menyatakan bahwa peran swasta akan dioptimalkan dalam pembangunan, terutama di bidang infrastruktur.

Kisruh antara PT KCN dan PT KBN sempat diakhiri dengan
tercapainya kesepakatan kedua belah pihak yang ditandai dengan penandatanganan di atas materai. Dilanjutkan dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Perhubungan tentang penunjukan PT KCN untuk melakukan konsesi kegiatan jasa kepelabuhan di terminal KCN di marunda, demikian di ungkapkan Juniver Girsang, Kuasa Hukum PT KCN.

"Bahkan, Kementerian Perhubungan juga menobatkan BUP KCN ini sebagai pilot project (percontohan) pelabuhan non-APBN/APBD yang telah terintegrasi," kata Girsang, dalam temu media di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (20/2/2019)

Harapan itu bahkan seakan semakin tinggi saat PT KCN mendapatkan informasi bahwa Presiden Jokowi dijadwalkan hadir di pelabuhan Marunda untuk menandatangani Prasasti dan Groundbreaking Pier Il & Pier IlI BUP KCN.

Namun, harapan yang tinggi itu kembali dihempaskan keras-keras ke bumi saat PT KBN yang seharusnya mendukung program yang termasuk dalam nawacita Presiden Jokowi tersebut, malah mengirimkan surat- dengan data yang tidak valid- untuk meminta Presiden membatalkan kehadirannya. PT KBN juga mengirimkan surat penghentian pembangunan pelabuhan marunda kepada PT KCN.

PT KBN juga mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dengan tergugatnya adalah PT KCN dan Kementerian Perhubungan. Sebuah Badan Usaha Milik Negara menggugat lembaga kementerian. Akibatnya, semakin menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi investor untuk berinvestasi, dalam hal ini di sektor maritim.

"Hingga saat ini, proses hukum masih berjalan. PT KCN akan terus memperjuangkan hak-haknya. Tidak hanya untuk menyelamatkan triliunan investasi yang telah dikeluarkan juga agar tidak muncul preseden buruk alam iklin investasi di Indonesia," tegas Girsang. (Ahr)