Tentang Kami Redaksi

Eksekusi Sebidang Tanah, di Tengah Upaya Hukum Perlawanan

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com


Jakarta, ParlemenRakyat

KHOIRUL AMIN, SH. dan Herina, SHI selaku Pemohon Kasasi dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili SITI NURJANAH, yang beralamat di Jalan Kalibaru Timur IV/ 9D, Rt. 007/ RW. 007, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Mengacu hal tersebut, Kami mengajukan keberatan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 88/2016.Eks tertanggal 29 Maret 2019. Jo. No. 237/PDT.G/2011/ PN.JKT.PST tertanggal 1 Februari 2012. Jo. No. 77/PDT/2013 /PT.DKI tertanggal 26 Maret 2013. Jo. No. 1693 K/Pdt/2014 tertanggal 13 April 2015.

"Kami telah melakukan upaya hukum Perlawanan, dan Perlawanan kami tersebut telah terdaftar dikepaniteraan. Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan Perkara Nomor: 700 /PDT.BTH /2016 /PN.Jkt.Pst tertanggal 16 Desember 2016 (Bukti-I)," ujar Khoirul Amin pada media, di lokasi eksekusi, pada senen (29/4/2019).

Bahwa perkara Perlawanan tersebut sampai dengan saat ini masih berjalan dan dalam proses Kasasi, berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor: 117/ Srt.Pdt.Kas/ 2018/ PN.JKT.PST. tertanggal 04 Oktober 2018 (Bukti-II), katanya.

Khoirul Amin menambahkan, berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka sudah sangat jelas, upaya hukum perlawanan dan bantahan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 88/2016.Eks tersebut sampai dengan saat ini masih berjalan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Menurut hukum, Amin menjelaskan bahwa apabila Perlawanan dan bantahan kami tersebut dikabulkan, maka konsekwensinya seluruh Putusan dan Penetapan di atas secara otomatis batal demi hukum dan tidak berlaku Iagi.

"Jadi apa yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan membuat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 88/ 2016.Eks tertanggal 29 Maret 2019. Yang isinya adalah MENETAPKAN dan MEMERINTAHKAN kepada Panitera dengan disertai 2 (dua) orang saksi guna melakukan eksekusi pengosongan terhadap objek sengketa, padahal upaya hukum perlawanan masih berjalan, adalah sebuah keputusan dan tindakan hukum yang brutal dan sangat mencederai rasa keadilan di masyarakat (Bukti-III)," tegas Amin.

Kami selaku Pelawan menyatakan sangat keberatan terhadap Penetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, dan meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk segera membatalkan dan/ atau menarik kembali penetapan yang tidak berdasar hukum tersebut.

"Serta meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menghormati proses hukum perlawanan yang masih berjalan," tambahnya.

Selain itu, kami juga meminta kepada lembaga-lembaga hukum terkait. Baik itu Mahkamah Agung maupun Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial, untuk segera mengambil sikap tegas terhadap Penetapan yang di buat oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mencederai rasa keadilan tersebut. (Ahr)