Tentang Kami Redaksi

Sekjen MUI Minta KPU Berlaku Jujur dan Adil

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

Parlemenrakyat.com @ Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengingatkan agar proses penghitungan suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilaksanakan secara jujur dan adil. Imbauan ini dikeluarkan seiring semakin dekatnya bulan Ramadhan.

"KPU betul-betul diminta untuk berlaku jujur dan adil. KPU tidak boleh salah dalam menghitung, dan dalam memasukkan data karena kalau salah maka negeri akan ribut dan itu jelas tidak kita inginkan," kata Anwar Abbas pada silaturahmi Forum Ukhuwah Islamiyah MUI bersama pimpinan ormas Islam di Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Menurut Anwar Abbas, salah satu nilai luhur yang diajarkan dan dididikkan oleh Ramadhan adalah mengendalikan hawa nafsu. Kecurangan dan kedzaliman merupakan sifat yang harus ditundukkan. "Artinya kita dituntut untuk tidak membiarkan hawa nafsu kita memperkuda kita tapi bagaimana hawa nafsu itu kita kendalikan agar ia tidak melanggar ketentuan dan rambu yang ditetapkan oleh agama," ujar Anwar yang juga salah seorang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Karenanya, menurut Anwar Abbas, secara tidak langsung Ramadhan mengingatkan agar manusia tunduk dan patuh kepada aturan. Menghormati apa yang sudah menjadi kesepakatan atau kalimatun sawa yaitu jujur dan adil. Dengan demikian, semua yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pemilu 2019, baik penyelenggara maupun kandidat akan merasa puas apapun hasilnya. "Dia pasti akan siap menerima hasil dari sebuah pemilihan yg jurdil dengan ikhlas dan legowo."

"Untuk itu kita mengimbau semua pihak, siapapun dia tertutama mereka yang terlibat dengan kegiatan dan kepentingan politik dan proses pemilihan serta penghitungan suara yang telah ada agar berlaku jurdil atau jujur dan adil karena hal itulah yang akan bisa membawa negeri ini ke dalam perubahan yang kita inginkan dan harapkan," tutur Anwar.

Mengenai keterlibatan Ketua Umum MUI Maruf Amin sebagai calon wakil presiden dari pasangan nomor urut 01 yang sempat menimbulkan pertanyaan tentang netralitas MUI, menurut Sekjen MUI Anwar Abbas, MUI secara kelembagaan mereka tidak pernah terjun ke kancah politik praktis. "MUI tidak pernah mengatakan senang atau tidak senang atas pencalonan Maruf Amin sebagai cawapres," ujar Anwar.

Anwar mengatakan segala tuduhan kepada MUI tentang keterlibatannya di politik harus dihentikan karena berpotensi membuat kegaduhan di kalangan rakyat atau umat. "MUI sebagai lembaga tidak boleh ikut dalam politik praktis. Tetapi anggotanya sebagai perwakilan personal, boleh," ujarnya. Anwar melontarkan pernyataan tersebut setelah mendapat beberapa kritikan di forum tentang netralitas MUI di dalam pilpres 2019.