Tentang Kami Redaksi

Pungutan Tarif Parkir di PMJ Mahal Kapolda Seakan akan Diam Saja

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

ParlemenRakyat@Jakarta

Pungutan tarif parkir di Markas Polda Metro Jaya (PMJ) mahal seperti di mal mal. Mengapa?karena yang mengelola parkiran di Markas Polda Metro Jaya bukan di bawah komando Primer Koperasi Polisi (Primkoppol) lagi melainkan Pelayanan Markas (Yanma) Polda Metro Jaya.

Yanma Polda Metro Jaya bekerja sama dan menunjuk pihak swasta dalam hal ini PRIME PARKING. PRIME PARKING sebagai operator parkiran di Markas Polda Metro Jaya sejak 22 Maret 2019 hingga saat ini. Yanma mengambil alih parkiran bertujuan untuk menata dan membenahi parkiran yang semrawut atau tidak tertata rapih.

Dalam pungutannya PRIME PARKING menetapkan biaya parkir roda dua umum atau R2 umum sebesar Rp.10.000 per motor untuk maksimal atau limit parkir. Sedangkan parkir roda empat umum atau R4 umum sebesar Rp.20.000 per mobil untuk maksimal atau limit parkir.

" Ya kemarin saya bayar parkir motor Rp.9.000 mulai masuk jam 11 siang lebih dan keluar jam 3 sore lebih, " ujar Marlin yang ditemui parlemenrakyat usai membayar pajak kendaraannya Selasa (7/5/2019) di pelataran parkir motor Markas Polda Metro Jaya.

Hal senada juga dikemukakan masyarakat terkait mahalnya biaya tarif parkir di Markas Polda Metro Jaya. " Ya saya bayar parkir motor Rp.7000. Saya mulai masuk jam 12 siang lebih dan keluar jam jam 2siang lebih," ucap Jemmy, Selasa (7/5/2019) di pelataran parkir motor Polda Metro.

Sebagian masyarakat yang mengeluhkan biaya tarif parkir di Polda Metro Jaya mahal dan sangat memberatkan. Namun Kapolda Metro Jaya seakan akan diam saja. Mengapa?karena pungutan tarif parkir di Markas Polda Metro Jaya hingga saat ini masih melakukan pungutan tarif parkir.

Selain itu operator maupun pengelola parkiran di PMJ diduga melanggar pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran di DKI Jakarta.

Dalam pasal 54 ayat (1) Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 yang berbunyi : " Gubernur dapat membebaskan sebagian atau.seluruhnya pungutan tarif layanan parkir pada :
a.rumah ibadah;
b.kantor pemerintahan;
c.bangunan sosial; dan
d.bangunan pendidikan.

Sebagaian masyarakat juga minta Kapolda untuk mengkaji ulang dan meniadakan pungutan tarif parkir di Markas Polda Metro yang dikelola oleh pihak swasta PRIME PARKING maupun pihak swasta lainnya.

Menurut parlemenrakyat dihitung secara ekonomi, parkiran di Markas Polda Metro Jaya yang dikelola oleh PRIME PARKING sejak 22 Maret 2019 hingga saat ini diduga memperoleh pendapatan dari pungutan tarif parkir di Markas Polda Metro Jaya sangat fantastis nilai rupiahnya..bersambung..(Alex)