Tentang Kami Redaksi

HILANGNYA MARWAH "SENATOR" INDONESIA

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

HILANGNYA MARWAH "SENATOR" INDONESIA
Oleh Laode Ida (Wakil Ketua DPD RI 2004-2014. Komisioner Ombudsman RI)


Sebagai orang yang pernah memimpin DPD RI selama dua periode (2004-2014) dan bahkan tak berlebihan kalau dianggap sebagai bagian dari pelopor pembangunan sistem kelembagaan di "senator" Indonesia itu, saya merasa sangat prihatin dan sedih melihat gejolak di internal DPD selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Gairah politik untuk rebut jabatan pimpinan yang dilakukan oleh segelintir anggota telah mencederai atau menginjak-injak nilai luhur yang seharusnya melekat di dalam diri setiap figur anggota wakil daerah.

Para anggota DPD yang nota bene dikonsepsikan sebagai representasi roh budaya, identitas, etnik, dan atau agama, seharusnya memiliki karakter mulia nan terpuji. Mereka dipilih secara langsung oleh rakyat yang memiliki nilai-nilai budaya yang luhur.

Tepatnya, figur-figur anggota DPD seharusnya menjadi pemberi contoh keluhuran dan kemulian karakter budaya bangsa – sebagai benteng pertahanan nilai-nilai budaya itu di lembaga negara di tingkat nasional.

Posisi kelembagaannya yang lemah atau tak memiliki kewenangan secara konstitusi, atau hanya sebagai advisory body, seharusnya menyadari bahwa baru bisa dipercaya masyarakat atau dijadikan "jembatan perjuangan kepentingan daerah" jika memiliki setidaknya tiga karakter figur yang mengisi dan berpengaruh di dalamnya, yakni:

"Pertama, memiliki kepribadian yang menjunjung tinggi nilai-nilai religi-budaya. Kedua, secara individu memiliki kapasitas kapasitas handal dalam berkomunikasi dengan dunia luar, yakni ke legislatif, eksekutif, yudikatif, pers, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dan ketiga, ada soliditas atau kekompakkan yang tinggi di dalamnya alias tidak tercerai berai. Faktor terakhir ini diperlukan untuk bisa menjadikan DPD padu dalam perjuangan untuk peroleh kewenangan seperti yang didambakan masyarakat luas."

Hipotesis utama saya yang terbuka untuk diuji, bahwa DPD RI sekarang ini mustahil untuk berjuang atau didukung untuk punya kewenangan melalui amandemen konstitusi akibat dari citra atawa rohnya yang hilang diperkuat dengan keretakan atau gontok-gontokkan di intern DPD. Ya, mulai dari ter-OTT-nya Ketua DPD RI Irman Gusman oleh KPK. Dan dilanjutkan dengan perebutan kursi pimpinan itu.

Ini terjadi sejak gejolak perubahan tatib periode pimpinan dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun; sejak sekitar 3 tahun silam. Konflik internal DPD RI sangat memalukan, di mana di antaranya terjadi adu fisik di antara anggota. Peristiwa nyaris adu jotos juga terjadi di penghujung periode 2014-2019 ini (dua minggu lalu). Dan harus diakui, gairah emosional seperti itu memang sudah muncul sejak periode kedua pasca kelahiran DPD RI – kendati pada saat itu kami bisa meredamnya.

Dalam kaitan dengan perebutan pimpinan DPD itu, dan ini yang paling sangat menyedihkan atau bahkan fatal, adalah kian terbukanya transaksi uang atau materi. Waduh… dada saya terasa sesak saat dengar isu ini. Jika hal ini terjadi pada saat periode pertama dan kedua DPD RI, niscaya saya bakal tak akan terpilih sebagai pimpinan. Karena pasti saya gak punya untuk beli suara dukungan. Tetapi pada saat itu, jujur saya katakana, nilai moralitas dan obyektifitas-lah yang menjadikan kami terpilih sampai dua periode.

Tetapi sekarang rupanya tidak lagi seperti itu. Fenomena seorang anggota DPD terpilih misalnya, yang dengan secara tak malu-malu menyampaikan pendapat di hadapan publik dengan menyatakan bahwa yang pantas jadi pimpinan DPD sekarang adalah yang banyak uang, merupakan ekspresi jujur kalau materi dijadikan segalanya.

Seorang anggota DPD lain juga dengan terus terang pada saya, bahwa ia akan pilih seseorang dari timur Indonesia (sambal menyebut nama) karena sudah membantunya sejak datang di Jakarta. "Yang minta dukungan setelah itu mesti bawa tawaran uang lebih banyak, saya abaikan saja", kira-kira begitu pengakuannya langsung pada saya.

Kecenderungan fenomenal seperti itu menunjukkan bahwa DPD RI sudah terjebak dalam budaya politik yang menyalahi khittah berdirinya. Sekali lagi memprihatinkan dan sangat menyedihkan. Sangatlah rendah martabat anggota DPD RI yang konon merupakan tokoh-tokoh pilihan rakyat daerah di masing-masing provinsi, ternyata hanya mentransaksikan suaranya para figur-figur anggota DPD RI yang berduit dan haus jabatan pimpinan.

Akibat dari ambisi berkuasa atau orientasi kekuasaan dari segelintir orang seperti itu, maka politik menghalalkan segala cara pun dilakukan. Catatan Prof. John Pieris (ahli hukum tata negara dan anggota DPD RI 2009-2019) dalam Pila NKRI (22/09/2019) "Tatib DPD Cacat Hukum dan Wajib Ditolak", merupakan wujud dari cara-cara menghalalkan cara untuk rebut kekuasaan itu.

Namun demikian, pertanyaan kritis saya: "mengapa Pak Prof Joh Pieris tak mencegahnya, padahal yang bersangkutan adalah masih berstatus sebagai anggota DPD RI?". Atau barangkali Pak Prof John Pieris merupakan kelompok yang kalah dalam pertarungan gagasan di DPD? Entahlah.

Kendati begitu, tatib yang sudah dibuat itu bukan berarti mutlak harus digunakan oleh para anggota DPD RI periode 2019-2024. Tepatnya, para anggota DPD RI periode 2019-2024 yang baru akan dilantik tanggal 1 Oktober 2019 nanti, memiliki otoriter kolektif untuk langsung menggunakan atau sekalian menolak tatib produk DPD 2014-2019 itu.

Mengapa? Pada saat usai dilantik, maka pimpinan DPD masih akan dijabat oleh anggota tertua dan termuda sampai pada terpilihnya pimpinan DPD RI hasil pilihan anggota baru.

Substansi yang paling realistik untuk segera diubah pada saat itu adalah terkait dengan materi pemilihan pimpinan DPD RI. Selebihnya materi tatib bisa jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secepatnya oleh pimpinan baru, yang harus pertama kali diputuskan melalui Panmus dan dilanjutkan oleh Badan Kehormatan DPD RI.

Yang perlu dicatat dalam prinsip pemilihan pimpinan adalah pertama, basis apapun yang digunakan maka prosesnya harus menjamin hak kerahasiaan suara anggota. Mudah-mudahan yang saya dengar salah, yakni dipilih secara terbuka dan bahkan hanya cukup dengan mengedarkan tanda tangan dukungan. Ini sudah sangat langgar prinsip demokrasi, dan sekaligus indikasi sudah terjadinya cara-cara transaksional.

Kedua, pimpinan DPD RI baik yang representasi dari timur maupun barat, harusnya dipilih secara nasional atau anggota dari lintas wilayah. Karena figur yang dipilih itu bukan "pimpinan DPD RI wilayah", melainkan DPD RI. Aneh jika figur pimpinan DPD RI hanya dipilih oleh anggota dari wilayahnya. Legitimasinya sangat lemah. Karena jika yang bersangkutan ke daerah atau provinsi yang bukan wilayah dari para anggota yang memilihnya, makan bukan mustahil akan diremehkan atau dianggap bukan pimpinan DPD RI.

Ketiga, terkait dengan proses-proses yang transaksional, barangkali saatnya dilakukan skrining para calon pimpinan DPD RI. Pihak pers dan juga kelompok-kelompok masyarakat sipil harus dilibatkan. Pada saat yang sama diperlukan juga keberanian para anggota DPD RI untuk mengembangkan sistem whistle blower, di mana informasi itu pada akhirnya bisa menjadi bagian dari kerja tugas Badan Kehormatan untuk menindak lanjutinya. Dan jika terbukti, figur pimpinan yang terpilih pun bisa digugurkan.

Jakarta, 23 September 2019.
Laode Ida