Tentang Kami Redaksi

Dana Desa Belum Sentuh Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

Parlemenrakyat.com @ Kendati pemerintah berupaya menekan angka kemiskinan melalui skema alokasi dana desa, namun pada prakteknya mayoritas terserap untuk proyek infrastruktur.

"Persoalan kemiskinan di masyarakat harus terespon dengan baik, melalui skema program pemberdayaan. Membutuhkan hal mendasar di program pemberdayaan seperti paradigma inklusif dan berkelanjutan,” ujar Imam Rulyawan, selaku Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa, kepada pers di Jakarta, Kamis (17/10).

Menurut dia, alokasi dana desa dipakai untuk memperbaiki jalan desa, saluran air, jembatan, dan beragam program fisik lainnya, tidak dapat secara langsung berpengaruh pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

Alokasi program yang mendorong munculnya aktivitas produktif dalam bidang ekonomi, seperti penguatan UMKM, memperkuat jaringan pasar, dan peningkatan kualitas produk, nyaris bukan menjadi prioritas jatah sumberdaya dan kucuran dana.

Sebelumnya, melalui pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion) yang dinisiasi oleh Dompet Dhuafa dan ARBI (Arus Baru Indonesia), menghasilkan usulan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang terdiri atas 8 point, yaitu: Ekonomi Kerakyatan, Kelembagaan, Kemandirian Pangan, Desa Wisata Agro (Dewa), Desa Wisata Industri (Dewi), Desa Digital (Dedi), Dunia Usaha Dunia Industri (Dudi) dan Logistik.

“Jadi, pemberdayaan harus memberikan ruang bagi semua kelompok untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya. Di semesta kemiskinan, sejak 1993 Dompet Dhuafa mencatatkan 19,13 juta jiwa Penerima Manfaat hingga 2018, dengan menyalurkan dana ziswaf (zakat, infak, sedekah dan wakaf) sebesar Rp 2,48 Triliun. Itu menjadi bukti dari kehadiran masyarakat dalam gelombang kebaikan bersama untuk mengentaskan kemiskinan,” papar Imam