Tentang Kami Redaksi

Kerusuhan SARA Dan Matinya Demokrasi India

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

Oleh Amidhan Shaberah
Ketua MUI (1995-2015)/Komnas HAM (2002-2007)

India terguncang. Bentrokan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) merebak di mana-mana. Terutama antara kelompok Muslim dan Hindu.

Kelompok muslim bersekutu dengan golongan prodemokrasi dan partai-partai sekuler. Sedangkan kelompok Hindu bersekutu dengan partai agamis yang berkuasa: Barathiya Janata Party (BJP). Akibat bentrok brutal tersebut, tercatat sudah 30 orang tewas. Ratusan lainnya luka parah.

Bentrokan ini dipicu pengesahan Citizinship Amendment Bill (CAB) oleh parlemen India yang dikuasai BJP akhir tahun 2019 lalu. CAB atau Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (UUAK) tersebut oleh kaum prodemokrasi dan aktivis HAM dianggap diskriminatif dan melanggar HAM. Dalam salah satu pasal CAB, pemerintah India mempermudah akses kewarganegaraan para imigran dan pengungsi dari negara lain, kecuali yang beragama Islam.

Klausal ini menyulut kontroversi. Ini karena, klausal tersebut mendiskriminasi umat Islam dan melanggar HAM. Tapi, demi memenuhi tuntutan konstituen BJP yang radikal Hinduism, PM Narendra Modi meloloskannya. Protes massa Islam, oposisi (Partai Kongres), kelompok prodemokrasi, dan aktivis HAM dianggap angin lalu. BJP yang punya kursi mayoritas di Parlemen, mendukung kebijakan diskriminatif PM Modi tadi.


Di bawah CAB, umat Islam yang sudah tinggal turun temurun sejak 800 tahun lalu di jazirah Hindustan, diwajibkan membuktikan bahwa mereka memang warga negara India. Sedangkan umat agama lain tak ada kewajiban tersebut.


Ketentuan di atas memungkinkan warga Muslim India akan kehilangan kewarganegaraannya tanpa alasan. Koran Al Jazeera menulis, partai oposisi Kongres Nasional India menganggap CAB sangat diskriminatif untuk umat muslim. Terlebih diberlakukan di negara sekuler dengan penduduk 1,3 miliar, di mana 200 juta di antaranya beragama Islam.


Sejarah mencatat, umat Islam sudah mendiami tanah Hindustan sejak 800 tahun lalu. Bahkan India pernah diperintah Kesultanan Islam. Peninggalan sejarah Islam seperti Taj Mahal yang sangat terkenal di dunia, tampaknya belum cukup bagi BJP dan Modi untuk membuktikan kaum muslim adalah warga asli India.


Pertanyaannya: Kenapa BJP dan Modi -- pinjam pendapat TV Al Jazirah -- ingin menghilangkan Islam dari India? Jawabnya ternyata ada pada tujuan BJP jangka pajang. Yaitu, menjadikan India sebagai imperium atau kekhalifahan Hindu. Sanjay Jha, politisi Partai Kongres menyatakan, CAB adalah instrumen politik Modi untuk menjadikan India sebagai imperium Hindu. Untuk menuju ke sana, umat Islam yang jumlahnya 200 juta di India dianggap BJP sebagai penghalang utama. Itulah sebabnya muslim India harus disingkirkan.


Fenomena India jelas sangat memprihatinkan aktivis prodemokrasi. Demokrasi telah dibajak kaum mayoritas Hindu untuk membunuh demokrasi itu sendiri. BJP dan rejim Modi tak peduli bahwa demokrasi itu bukan sekadar penguasaan pemerintahan oleh mayoritas di parlemen. Mereka tak peduli bahwa demokrasi juga inherent dengan pengakuan HAM, kebebasan, dan kesetaraan.


CAB dianggap melanggar HAM, prinsip dasar bernegara, dan konstitusi India yang diusung para founding fathers India seperti Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru. Surat kabar The Conversation menulis, CAB melanggar Pasal 14 dan 15 Konstitusi India yang nondiskriminatif dan menjamin kesetaraan setiap warga di depan hukum.


Matinya Demokrasi


Ketika Partai Kongres berkuasa sampai periode 1980-an, India dipuji PBB sebagai negeri demokrasi terbesar di dunia. Partai Kongres yang dimotori Nehru punya cita cita mulia: menjadikan India sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi HAM, kebebasan, dan kesetaraan. Tapi dalam perjalanannya -- karena berbagai krisis politik dan ekonomi India -- Partai Kongres melemah.


Di pihak kain, partai kecil berbasis nasionalisme Hindu, yang berdiri tahun 1980, mulai merangkak naik. Ia memanfaatkan kelemahan Partai Kongres. Partai nasionalis Hindu yang kemudian terkenal dengan nama Bharatiya Janata Party (BJP) memanfaatkan isu SARA untuk menarik rakyat India. Dan rakyat India yang mayoritas beragama Hindu, tertarik dengan kampanye SARA tersebut.



Hasilnya, BJP mulai menang Pemilu di beberapa negara bagian India. Kemenangan besar BJP secara nasional, berkat kampanye SARA, dimulai tahun 2014. Menyadari efektivitas kampanye SARA, BJP terus menggaungkan isu "kekhalifahan Hinduisme" di India. Puncaknya dalam Pemilu 2019, BJP menang mutlak di India. Pimpinan BJP, Narendra Modi pun menjadi Perdana Menteri (PM). Parlemen India pun dikuasai BJP.


Sejak itulah berbagai UU dan kebijakan pemerintah yang berbasis SARA terus bergulir. Salah satunya Citizinship Amendment Bill (CAB) tersebut di atas. Surat kabar The Guarduan di Inggris mensinyalir, kemenangan mutlak BJP akan menyeret bentrokan ideologis yang parah di India.


Sinyalemen The Guardian itu, kini terbukti. Bentrokan berdarah meluas di India. Korbannya sebagian besar kaum muslimin. Modi berujar -- jika Pakistan dan Bagladesh saja menerapkan hukum Islam, kenapa India tidak menerapkan hukum Hindu?


Dr. Denny JA dalam tulisannya di portal Pewarta Indonesia beberapa waktu lalu, ketika mengomentari perkembangan politik SARA di India mempertanyakan: Apa pula yang bisa direspon ketika penguasa dengan dukungan agama menyatakan pengadilan harus dibatasi? Pers harus dibungkam karena digunakan kaum kafir untuk menentang syariat agama. Bagaimana pula melawan penguasa yang didukung massa karena ia berhasil mempolitisasi agama?


Itulah yang terjadi di India setelah partai BJP yang memainkan sentimen agama Hindu berkuasa. Demokrasi di India yang dulu dipuji dunia internasional di bawah Partai Konggres, kini mundur jauh kebelakang di bawah partai relijius BJP. Aneka kebijakan yang menggerus prinsip demokrasi dilakukan atas nama agama yang suci; agama mayoritas rakyat India.


Demokrasi kini mati di India. Tragisnya yang membunuh adalah demokrasi itu sendiri. Sang pembunuh demokrasi di India itu adalah "pseudo demokrasi tanpa penghormatan pada HAM, kebebasan, dan kesetaraan". Tragis!


Semoga Indonesia bisa mengambil pelajaran atas kematian demokrasi di "negeri demokrasi terbesar" di dunia itu.