Tentang Kami Redaksi

Analisis Putusan MA Pengujian Peraturan KPU No 52019 Terkait Dilantiknya Presiden dan Wakilnya

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

Tulisan Opini
Oleh: Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH,MH, Guru Besar HTN Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (sambungan tulisan pertama)

A. Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 Sebagai Putusan Hukum.

Kronologi Putusan Perkara No. 44P/HUM/2019, Putusan MA No. 44 P/HUM/2019 merupakan hasil pemerikasaan Majelis Hakim yang dibentuk oleh Mahkamah Agung atas permohonan Para Pemohon yang mengajukan pada 13 Mei 2019, dan diregister dengan Nomor 44 P/HUM/2019 tentang Pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5/ 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Menurut Para Pemohonan, Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU itu a quo, merupakan peraturan turunan yang berasal dari ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 416, antara lain menyebutkan, Pasangan Calon terpilih, Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar dilebih dari 1/2 jumlah provinsi di Indonesia, dan dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu pesiden dan wakilnya.

Demikian pula ketentuan Pasal 416 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan penjabaran ulang norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 6A UUD 1945 yang antara lain, Presidendan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secaralangsung oleh rakyat, dan pasangancalon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
Sementara, dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presidendan Wakil Presiden.

Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Mendasarkan pada ketentuan itu, MA berpendirian, original intent ketentuan Pasal 416 UU No. 7 Tahun 2017, merujuk dan sejalan dengan ketentuan mengenai Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang bersumber dari ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai syarat minimal perolehan suara (Presidential threshold) bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden yakni memperoleh suara Iebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di Iebih dari (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, amar putusan MA menyebutkan:

“PRESIDENTIAL THRESHOLD” Untuk Pemilu Presiden 2019
MENGADILI,
1. Mengabulkan permohonan pengujian hak ujimateriil dari Para Pemohon:1. RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI,2. ASRILHAMZAH TANJUNG,3. DAHLIA, 4. RISTIYANTO, 5. MUHAMMAD SYAMSUL, 6. PUTUT TRIYADI WIBOWO, 7. EKOSANTJOJO,8. HASBILMUSTAQIM LUBIS untuksebagian;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 3ayat(7) Peraturan KPU No 5/ 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat(7) Peraturan KPU Nomor 5/ 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Permohonan Para Pemohon untuk selebihnya tidak diterima;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung, mengirimkan salinan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam BeritaNegara;
6. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00; Putusan tersebut diputusan dalam rapat permusyawaratan MA Senin, 28 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata

Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim- Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti.

Meski publik mengetahui belakangan pada laman Mahkamah Agung sekitar awal Juli 2020, namun putusan yang bersifat final dan mengikat perkara No. 44 P/HUM/2019 berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2019 atau 8 (delapan) hari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2020.

Putusan Perkara Nomor 44 P/HUM/2019 Dilihat dari Prinsip Res Judicata ProVeritate Habetur Prinsip Res Judicata Pro Veritate Habetur yang dikenal sebagai suatu asas hukum yang menyatakan, apa yang diputus hakim harus dianggap benar dan merupakan hukum yang final dan mengikat.

Dalam BlacksLaw Dictionary Seventh Edition merumuskan arti kata ResJudicata, yaitu: "an issue that has been definitively settled by judical decision." Hal ini berarti resju dicata dimaknai sebagai kasus yang telah diputuskan secara definitif (memiliki kepastian).

Pendapat Sudikno Mertokusumo yang menegaskan, dalam berbagai macam asas hukum, salah satunya, asas "res judicata" pro veritate habetur, yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar.
Jikapun saksi palsu diajukan dan hakim memutus perkaranya, jelas putusannya tidak berdasarkan kesaksian yang benar, tetapi harus dianggap benar, sampai memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam perspektif ini, lembaga peradilan terutama Hakim memiliki kedudukan yang kuat dan menempatkan hakim sangat penting dalam proses penegakan hukum. Konskuensinya, setiap putusan hakim harus dianggap benar, memiliki nilai kepastian (final) dan mengikat (binding) serta memakasa (dwingen) untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh siapapun.

Berkaitan Putusan MA No. 44 P/HUM/2019, diucapkan 28 Oktober 2019, meski diumumkan 9 (sembilan) bulan kemudian, putusan a quo tetap mengikat sejak 28 Oktober 2019. Dengan demikian berdasarkan prinsip resjudicata proveritate habetur, maka putusan MA aquo merupakan putusan hukum dan tetap mengikat. Namun demikian, mengikatnya dan dampak putusan itu terhadap beberapa keputusan organ penyelenggara Pemilu dalam hal Keputusan KPU tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Periode 2019-2024 yang dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang saat itu sah menurut hukum dan masih berlaku.

B. Dampak Putusan MA Terhadap Produk Hukum KPU.

KPU Sebagai Lembaga Negara Independen di Bidang Pemilihan Umum.
a.Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menegaskan, "pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri".
Pasal 1 butir 7 dan butir 8 UU No. 7/ 2017 tentang Pemilu, dirumuskan tentang penyelenggara

Pemilu, yaitu "Penyelenggara Pemilu, lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihai Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi pelenyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presidendan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah secara langsung oleh rakyat".
Butir 6 UU a quo merumuskan, “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional,tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu”. KPU merupakan Badan Tata Usaha Negara di bidang pemilihan umum. Sebagai konsekuensi sebagai badan tata usaha negara, keputusan KPU merupakan keputusan tata usaha Negara.

b. KPU sebagai suatu badan tata usaha negara yang memiliki kewenangan atributif dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga KPU dalam melakukan tindakan hukum tata usaha negara di bidang Pemilu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini didasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 wajib berdasarkan pada peraturan perundang-perundangan dan asas umum pemerintahan yang baik (goodgovernance) yang meliputi antara lain, kepastian hukum; kemanfaatan dan ketidakberpihakan.

KPU selaku Penyelenggara Pemilu dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya menurut ketentuan Pasal 13 huruf b dan huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 memiliki wewenang “menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan dan "menetapkan peserta pemilu".
Dengan dasar kewenangan ini, KPU berwenang untuk menerbitkan peraturan yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu dan menetapkan siapa saja peserta pemilu yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan UU.

Oleh karenanya, setiap produk hukum yang dikeluarkan atau ditetapkan KPU sepanjang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014. Dengan demikian, penetapan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024 sah menurut hukum.

Hakekat Lembaga Peradilan Yang Mandiri dan Merdeka, pada hakikatnya kekuasaan peradilan didasarkan atas hubungan antara kekuasaan peradilan dengan kekuasaan pemerintah. Pada umumnya sistem peradilan negara-negara di dunia dapat dikelompokkan pada :
(1) Common Law States, in wich the executive, being subject to the operation of the Rule of Law.
(2)Prerogatives States, in which the executive is protected by special system of administrative law. Di tempat lain juga terdapat dua sistem hukum yang dikelompokkan dalam sistem hukum common law dan sistem hukum Eropa kontinental.

Sistem hukum common law yang dianut oleh negara Inggris dan negara-negara persemakmuran, Amerika Serikat maupun negara-negara Amerika Latin dikelompokkan dalam paham sistem hukum Anglo-Saxon yang menempatkan hukum kebiasaan sebagai hukum yang hidup (living law) dan menjadi rujukan dalam perumusan hukumnya.

Hukum kebiasaan dalam paham anglo-saxon mengandung nilai-nilai yang menempatkan hak sebagai nilai yang lebih penting dari pada kewajiban, persamaan lebih penting dari pada pengawasan dan tanggung jawab lebih penting daripada paternalisme. Tanggungjawab berdasarkan kesalahan (fault principle) merupakan prinsip yang lebih dominan dibandingkan dengan tanggung jawab mutlak (strict liability) yang dicerminkan pada pendekatan perlindungan terhadap nilai individualistik dan kebebasan.

Dalam paham sistem hukum Anglo-Saxon, baik warga negara maupun para pejabat negara memiliki persamaan di hadapan hukum. Konsekuensi lebih lanjut, dalam hal pembentukan hukum, hakim merupakan figur sentral pembentukan hukum, yakni hakim memiliki kebebasan, sehingga badan peradilan ditempatkan yang merupakan lembaga perlindungan terhadap hak-hak individual sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Sebaliknya, negara-negara yang menganut paham prerogativesstatesyang dikelompokkan dalam sistem hukum Eropa kontinental memandang bahwa hukum itu didasarkan pada prinsip kodifikasi dan kepastian.

Kekuasaan kehakiman (judicial power) sebagai kekuasaan negara yang mandiri dan berwibawa di idealkan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, antara lain:

Pertama, sebagai katup penekan (pressurevelue). Makna sebagai katup penekan, kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang melalui badan-badan peradilan adalah untuk menekan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dengan cara menghukum setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan oleh pihak manapun.

Setiap pelanggaran, yang bersifat instkonstitutional, bertentangan dengan ketertiban umum (contrary to the public order); dan yang melanggar kepatutan (violation with the reasonableness);

Kedua, Sebagai senjata pamungkas (ultimum remedium). Dalam perspektif ini konstitusi dan undang-undang menempatkan kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan sebagai senjata pamungkas, di samping sebagai tempat terakhir (the last resort) untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti menutup adanya lembaga di luar pengadilan untuk mencari kebenaran dan keadilan;

Ketiga, Sebagai penjaga kemerdakaan Masyarakat (The Guardian of citizen’s constitutional rights and human rights). Dalam kedudukan ini, lembaga peradilan harus mampu dan mengedapankan hak-hak konstitusional warga Negara dan hak asasi manusia (to respect, to protect and to fullfil of human rights); Keempat, sebagai wali masyarakat (judiciary are regarded as costudian of society).

Kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan adalah tempat perlindungan (protection) dan pemulihan kepada keadaan semula (restitio in integrum) bagi anggota masyarakat yang merasa teraniaya atau dirugikan kepentingannya atau diperkosa haknya baik oleh perorangan, kelompok bahkan oleh penguasa. Hal ini berarti lembaga peradilan berwenang memutus dan menentukan: apakah tindakan itu boleh dilakukan atau tidak; apakah tindakan/perbuatan yang boleh dilakukan itu telah melampaui batas atau tidak; dan menentukanapakah suatu poerjanjianyang dibuat berdasar asas kebebasan berkontrak (the freedom of contract).

Guna mewujudkan prinsip supremasi hukum, penegakan hukum oleh lembaga penegakan hukum harus berfungsi sesuai dengan asas dan tujuan diadakannya lembaga penegekan hukum itu. Dalam perspektif lembaga kekuasaan kehakiman, dengan sendirinya lembaga peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus difungsikan sebagai justicedispenseryang bekerja sesuai dengan prinsip transparency; fairness; impartiality; independence; dan accountability, sehingga lembaga peradilan menjadi lembaga penegakan hukum yang berwibawa.

Cita-cita menjadikan lembaga peradilan yang mandiri dan berwibawa merupakan masalah serius. Hal ini dikarenakan bahwa dalam prinsip supremasi konstitusi semua konflik hukum atas penafsiran terhadap norma hukum baik di lingkungan penyelenggara negara maupun yang terjadi di masyarakat (peristiwa hukum konkrit) penyelesaiannya bermuara pada lembaga peradilan, karena lembaga peradilan dinggap sebagai triadic dispute resolution yang memiliki kemampuan untuk menggunakan prinsip inderteminate norm dan judicial discretion.

Prinsip itu memberikan pengaruh terhadap penguatan posisi lembaga peradilan dalam menegakkan prinsip Negara hukum yang demokratis. Hakekat Putusan Lembaga Peradilan, Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Perkara Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat putusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan Legal reasoning.

Legal reasoning diartikan sebagai pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum. Legal reasoning, bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Legal reasoning oleh seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum seperti penafsiran sistimatis, historis dan sosiologis atau teologis, komparatif, antisipatif atau futuristis, restriktif, ekstensif dan atau acontrario.

Legal reasoning, bagian hasil ijtihad hakim dalam membuat putusan. Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau Legal reasoning harus cermat, sistimatik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hokum kebiasaan, yurisprodensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut Oleh karena itu legal reasoning harus didasarkan nalar hukum yang benar (orthos logos) sehingga pertimbanagan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan memiliki argument hokum yang kuat, bedasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup.

Alasan yang dijadkan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Dalam Black"s Law Dictionary dijelaskan bahwa istilah argument diartikan “a statement that attempts to persuade; esp., the marks of counseling analyzing and pointing out or repudiating a desired inference, for the assistance of decision-maker. The act or process of attempting to persuade".

Sedangkan "argumentative", diartikan "of or relating to argument or persuasion, stating not only facts, but also inferances and conclusions drawn from facts(the judge sustained the prosecutor’s objection to the argumentative question)".

Tim Penyusun KBBI (2009), Hakim dalam memutus perkara selain berdasarkan proses seperti itu, harus berdasarkan argumentasi atau alasan. Sedangkan pengertian “argument”, alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak sesuatu pendapat, Dengan demikian, proses-proses pembuatan putusan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bernalar hakim. Kegiatan bernalar dari Hakim dengan beragam motif yang menopangnya, selalu berada dalam pusaran tarikan keanekaragaman kerangka orientasi berpikir yuridis yang terpelihara dalam sebuah sistem autopoesis, sehingga dapat berkembang menurut logikanya sendiri, dan eksis sebagai sebuah model penalaran yang khas sesuai dengan tugas-tugas profesionalnya.

Menempatkan Asas Ex Nunc atau Asas Prospektif Dalam Putusan Pengadilan, Setiap kebijakan Negara yang bersifat mengatur selalu menggunakan prinsip prospektif yakni berlaku ke depan sejak ditetapkan atau dalam putusan pengadilan sejak diucapkan dipersidangan yang terbuka dan terbuka untuk umum. Asas prospektif atau non retroaktif menjadi landasan dan menetapkan kebijakan yakni mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada atau sebaliknya yang tadinya ada menjadi tiada.

Demikian, putusan pengadilan dikenal dengan asas ex nuncyakni pengujian yang dilakukan tidak terikat pada fakta dan keadaan hukum pada saat keputusan itu dikeluarkan. Jadi perubahan fakta dan perubahan keadaan hukum turut dipertimbangkan. Hal ini berlakunya putusan pada saat ditetapkannya (sekarang) juga, jadi tidak kemudian atau duluan, artinya putusan tersebut mulai sekarang, dan berlaku untuk hari depan, berlaku sejak hari ditetapkan (tidak berlaku surut). Putusan hakim dalam kategori asas ex nunc disebut putusan prospektif dan bersifat konstitutif bukan deklaratur.

Menempatkan Asas retroaktif dan Non Retroaktif secara Proporsional Menurut UUD1945 antara laian p ada dasarnya asas non-retroaktif itu tidak dapat dikesampingkan, karena hukum prinsipnya adalah prospektif. Namun hanya atas dasar suatu perbuatan dapat dihukum walaupun ketika dilakukan perbuatan itu belum dinyatakan sebagai perbuatan pidana (crime), karena asas superioritas keadilan bisa mengesampingkan asas non- retroaktif.

Pada umumnya para ahli meyakini, asas non- retroaktif sedemikian pentingnya, sehingga pengesampingan asas tersebut hanya boleh dilakukan dalam situasi yang sangat ekstrim, seperti yang pernah diterapkan pada rezim Nazi yang telah melakukan tindakan pemusnahan peradaban. Alasan asas non-retroatif tidak dapat dikemapingkan adalah pada dasarnya hukum itu harus berlaku ke depan (prospectively) maka tidak fair dan tidak adil, jika seseorang dihukum karena perbuatan yang pada saat dilakukannya merupakan perbuatan yang sah, baik yang berkenaan dengan prosedural, maupun hukum material/substansi;

Pengesampingan asas non-retroaktif membuka peluang bagi rezim penguasa tertentu untuk menggunakan hukum sebagai sarana balas dendam (revenge) bahkan sebagai alat kejahatan (law as a tool of crime) terhadap lawan-lawan politik sebelumnya. Balas dendam semacam ini tidak boleh terjadi. Harus dihindari pemberian peluang sekecil apapun yang dapat memberikan kesempatan ke arah itu.

Kini tengah berlangsung upaya penegakan hukum (rule of law) termasuk penegakan peradilan yang fair. Adapun jaminan minimum bagi suatu proses peradilan yang fair adalah: asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), persamaan kesempatan bagi pihak yang berperkara, pengucapan putusan secara terbuka untuk umum, asas ne bisin idem, pemberlakuan hukum yang lebih ringan bagi perbuatan yang tengah berproses (pendingcases), dan larangan pemberlakuan asas retroaktif.

Sebagai bahan perbandingan di negara-negara yang mempunyai sejarah penegakan hukum yang panjang dan mantap, dalam konstitusinya tetap melarang penerapan asas retroaktif sebagaimana termuat dalam Konstitusi AS pada Article I Section 9 yang berbunyi: “No bill of attained or expost pact o law shall be passed". Memang hakim dalam putusannya kadang-kadang mengesampingkan larangan itu, tetapi pada umumnya hanya dilakukan dalam perkara perdata. Sementara itu lembaga legislatif tetap memegang teguh asas itu, dan hingga kini tidak pernah mengamandemennya.

Untuk menunjukkan betapa penerapan asas retroaktif sangat tidak diinginkan, dapat dilihat dari kutipan berikut ini: "An ex post facto violation can occur in several ways. No legislative body may pass a law that makes criminal any conduct occuring prior to the passage of the law. Neither may a law redefine a statute to make previous conduct a more serious or aggravated violation. The expost factor a way that makes successful prosecution more likely or diminishes any legal prosecutions a person may exercise. In sum, the ex post facto provision prohibits any legislative action that retroactively disadvantages a person in a criminal context.(Ralph C. Chandler et. al "TheDictionaryofConstitutionalLaw page 615").

Pelanggaran expost facto dapat terjadi dalam beberapa cara. Tidak ada badan legislatif yang dapat mengesahkan undang- undang yang membuat perilaku kriminal terjadi sebelum berlakunya undang-undang. Hukum juga tidak dapat mendefinisikan kembali undang-undang untuk membuat tindakan sebelumnya menjadi pelanggaran yang lebih serius atau diperparah. Pelarangan ex post facto juga menghalangi secara retroaktif meningkatkan beratnya hukuman atas tindak pidana.
Tidak ada hukum yang dapat mengubah aturan pembuktian dengan cara yang membuat penuntutan yang sukses lebih mungkin atau mengurangi tuntutan hukum apapun yang mungkin dilakukan oleh seseorang. Singkatnya, ketentuan expost facto melarang setiap tindakan legislatif yang secara retroaktif merugikan seseorang dalam konteks kriminal.

C Penerapan Asas Retroaktif Bertentangan UUD 1945

Asas retroaktif dalam pandangan Al Qur’an telah dijelaskan dalam surat ke 17 (Al Isra’) ayat 15 yang menegaskan bahwa "Tuhan tidak akan meng’azab (menghukum dengan siksaan berat) suatu ummat sebelum Tuhan mengutus seorang rasul kepada mereka (Q.S. 17: 15). Dalam perspektif teologis, nukilan firman Tuhan dari penggalan ayat Al Quran, menunjukkan, betapa Tuhan sendiri sebagai Sang Maha Pencipta tidak menerapkan asas retroaktif bagi risalah agama, termasuk hukum-hukumnya, sebelum ada hukum yang termuat dalam risalah agama yang dibawa oleh para rasul diberlakukan buat suatu ummat. Oleh karena itu, dapatlah dimengerti apabila asas non-retroaktif menjadi salah satu prinsip yang menjadi pilar utama dalam hukum, khususnya hukum pidana, bagi semua masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Tidak hanya demi kepastian hukum, tetapi juga demi keadilan, dan demi harkat dan martabat manusia (hak asasi manusia).

Penerimaan asas non-retroaktif dalam The Universal Declarationof Human Rights PBB tahun 1948, dalam Pasal 11 ayat 2: “Tiada seorang jua pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan”, tentulah dengan kesadaran bahwa asas tersebut memang merupakan salah satu pilar HAM.

Demikian pula ketika Deklarasi HAM Islami Cairo yang dibuat oleh konferensi negara-negara OKI yang merumuskan dalam Pasal 19 huruf “Tidak boleh ada kejahatan atau penghukuman kecuali ditetapkan oleh syariat” adalah sejalan dengan ketentuan firman Tuhan dalam perspektif teologis di atas. Dalam perspektif hukum pidana internasional, Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) tahun 1998 menyatakan, •Pasal 11 ayat (1): "Mahkamah memiliki yurisdiksi hanya terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah berlakunya statuta ini.
•Pasal 24 ayat (1): "Seseorang tidak dapat bertanggung jawab secara pidana berdasarkan Statuta ini untuk suatu tindakan sebelum berlakunya Statuta ini. Dalam perspektif Hukum Tata Negara (Hukum Konstitusi) di negara- negera dunia, hampir semua Konstitusi di dunia mengadopsi asas non-retroaktif. Demikian pula konstitusi Indonesia sebagaimana tercermin dalam UUD 1945, juga secara tegas melarang penerapan asas retroaktif.

Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan, "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

Ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menunjukkan nilai religiusitas dan komitmen terhadap nilai-nilai universiltas hak asasi manusia.

Dari uran itu dapat disimpulkan menjadi tiga hal penting yakni :
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 yang diucapkan tanggal 28 Oktober 2019 adalah putusan hokum yang mengikat yakni pada kebijakan hokum Pemilu yang akan dating. Hal ini sesuai dengan prinsip exnunc dan prinsip prospektif atau asas non retroaktif. Hal ini juga didasarkan pada ketentuan Pasal 28I UUD 1945 yang menentang prinsip atau asas retroaktif dalam pemberlakuan hokum di Indonesia.

2.Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tidak memiliki dampak hukum dari produk hukum KPU selaku Penyelenggara Pemilu yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 152/PL.01.9-BA/06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Pasangan Claon Presinde dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu 2019, dan dalam Keputusan KPU RI Nomor 1185/PL.01.9_KPT/06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 30 Juni 2019.

3.Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024 sebagai hasil Pemilu yang sah menurut hukum adalah Presiden dan Wakil Presiden RI yang sah sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 152/PL.01.9- BA/06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Pasangan Claon Presinde dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu 2019, dan dalam Keputusan KPU RI Nomor 1185/PL.01.9_KPT/ 06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 30 Juni 2019.

**ty**