Tentang Kami Redaksi

Perjanjian Tidak Dinotariel Berpotensi Melawan Hukum

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

Parlemenrakyat.com@ Perjanjian yang tidak dinotariielkan, berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum, atau merugikan kepada pihak lain.
Namun hingga kini masih banyak perjanjian perdata dilakukan secara konvensional, akibatnya gugatan hukum atas perjanjian itu terus meningkat.

Dalam peradaban masyarakat modern, perjanjian itu seyogianya dinotariielkan atau dinotariskan agar perjanjian mempunyai kekuatan hukum mengikat dari semua pihak yang berperkara termasuk oleh para hakim itu sendiri, demikian disampaikan saksi ahli hukum perdata, Dr. (cand) Yusuf Ms SH MH di hadapan majelis hakim, PN Bogor.

"Perjanjian yang tidak dinotariielkan, berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum, atau merugikan kepada pihak lain," tandas Yusuf Ms, Selasa (25/8).

Dr. cand. Yusuf Ms yang juga dosen di Institute Business Law (IBLAM) Jakarta mengatakan, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan ada empat syarat sahnya suatu perjanjian, yakni adanya konsensus dari kedua belah pihak atau lebih, adanya kecakapan bertindak, punya obyek dan tidak ada larangan oleh undang-undang atau negara.

Terhadap poin satu dan dua, perjanjian yang dibuat tidak adanya kesepakatan dan dibuat tidak cakap atau kurang umur, dapat dibatalkan lewat pengadilan, sementara poin tiga dan empat, dengan sendirinya hukum dapat membatalkan, jika yang diperjanjikan tidak ada objek atau objeknya dilarang oleh negara, seperti jual beli senjata ilegal dan narkoba.

Tafsir konvensional, seolah semua perjanjian punya bobot yang sama. Padahal nilai pembuktian akan dinilai dari seberapa adil (fair) dalam proses perjanjian itu, itulah sebabnya semua perjanjian yang punya nilai tinggi dan berpotensi merugikan orang lain, perlu dinotariilelkan guna menghindari gugatan perdata di pengadilan yang terus meningkat.

Tafsir baru itu di Belanda telah dimulai sejak 1919 utamanya dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain.

Saat itu di Hoge Raad (MA) Belanda terjadi lompatan penafsiran cukup tinggi. Aliran legisme tak dapat dipertahankan oleh para pencari keadilan, karena itu jasa seorang ahli hukum Belanda Molengraf yang selalu mengkritik para hakim yang masih berpaham legisme.

Seorang pengusaha percetakan, Lendenbaum menyuap karyawan percetakan sejenis milik Coben, di mana karyawan itu diminta daftar pelanggan atau mitra Coben termasuk harga yang di tawarkan. Tak terlalu lama pelanggan Coben beralih ke Lendenbaum, karena penawaran harganya lebih murah. Kontan Coben melakukan gugatan ke pengadilan karena Lindenbaum bertindak curang dan amoral dalam merebut mitranya atau pelanggannya. Atas gugatan itu, Hoge Raad memenangkan gugatan Coben, dan menghukum Lindenbaum untuk membayar ganti rugi dan sejumlah denda laimnya.

Para hakim agung Belanda menafsirkan perbuatan melanggar hukum tak hanya melihat dari suatu pasal 1365 dalam KUH Per, tetapi juga dikaitkan dengan moral dan prilaku sebagai seorang pengusaha. Itulah penafsiran hukum yang progresif yang juga berlaku di masyarakat Belanda menjujung tinggi asas persaingan bebas tetapi juga adil/fair.

Dalam konteks perjanjian perdata di Indonesia, para hakim juga diharap agar setiap keputusannya dikaitkan dengan asas moralitas selain mengutamakan alat bukti yang berkualitas.

Pendapat senada juga disampaikan advokat senior, John Paul dari kantor hukum Zein Batubara yang menyebutkan, dalam masyarakat moderen seharusnya para hakim juga dapat menilia alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, bukan alat bukti yang masih dapat di perdebatkan.

Selain itu, asas moral dan keceroban seseorang seyogiannya menjadi penilaian dalam memutus suatu perkara, karena mungkin saja bujuk rayu dan sikap ceroboh yang dilakukan oleh seseorang yang mengaibatkan kerugian besar dari pihak lain, menjadi pertimbangan.