Tentang Kami Redaksi

Pelaku Usaha Umrah Protes Kewajiban Dana Deposit

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

Parlemenrakyat.com@ Kalangan pelaku usaha bidang umrah dan haji khusus yang tergabung dalam Forum Silaturahim Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Sathu) mempersoalkan Omnibus Law Ciptaker (Cipta Kerja) yang menguatkan regulasi sebelumnya yang mewajibkan biro perjalanan ibadah memiliki dana deposit jamaah sebagai jaminan.

"Omnibus Law tujuannya meringankan, tetapi masyarakat justru dibebani," ujar Ketua Dewan Pembina Sathu, Fuad Hasan Masyhur, dalam jumpa persnya, di Jakarta, Jumat (23/10).

Deposit umrah tersebut merupakan dana setoran awal jamaah untuk berumrah. Kata Fuad, sebelumnya kewajiban travel umrah menyetor deposit dana jamaah tertuang melalui SK Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) No 3123 Tahun 2019.

Padahal, menurut Fuad, aturan itu juga sejatinya tidak berlaku karena sudah ada putusan perkara di Pengadilan Tinggi Usaha Negara Nomor 173/B/2020/PT.TUN.JKT.

Dia mengaku heran dalam Omnibus Law Ciptaker malah justru aturan deposit setoran umrah itu kembali diberlakukan, yaitu pada Pasal 94 ayat 1 butir K.

"Tentu aturan tersebut berpotensi menimbulkan penampungan dana umrah dari masyarakat yang sangat besar," ucap Fuad yang sembari menyatakan bahwa Sathu mengkhawatirkan ada penyalahgunaan dana deposit.

Dikatakan, dalam Omnibus Law UU Ciptaker hanya mengatur biro perjalanan umrah yang terkait ibadah tetapi tidak mengatur travel konvensional.

"Ironisnya begitu banyak orang pergi ke Las Vegas atau, ke Makau, kenapa tidak harus ada deposito? Apalagi orang yang pergi diduga untuk berjudi ke sana itu peluang kalahnya lebih banyak. Bisa-bisa mereka terlantar di sana. Itu warga negara kita juga," tuturnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Umum DPP Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba, menilai ketentuan yang mewajibkan adanya setoran awal umrah mempersulit penyelenggaraan umrah oleh agen perjalanan.

Taba menggambarkan pada tahap awal calon jamaah harus menyetorkan Rp10 juta jika ingin mendapat porsi menunaikan ibadah umrah. Sedangkan sejatinya nilai minimal setoran sebaiknya tidak perlu ada patokan karena uang muka seharusnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

Selain itu, sambung Taba, biro travel baru bisa menarik setoran calon jamaah dari bank jika cicilan berumrah jamaah terkait sudah mencapai minimal Rp15 juta.

Di sisi lain Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tidak dapat menunggu waktu terlalu lama dalam penyelenggaraan umrah karena membutuhkan dana secepatnya untuk operasional seperti booking akomodasi, transportasi dan unsur lainnya.

Sehingga, menurut dia, jika harus menunggu cicilan jamaah senilai Rp15 juta baru dapat ditarik penyelenggara perjalanan, maka yang terjadi biro travel umrah mencari dana talangan yang tidak mudah sehingga secara prosedur menyulitkan.

"Padahal sejatinya setoran yang didepositokan adalah uang jamaah umrah sendiri," ucap Taba.