Tentang Kami Redaksi
Parlemen Update

Marzuki Alie: Partai Bukan Kepentingan Keluarga

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

Parlemenrakyat.com@ Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat hasil KLB Marzuki Alie menyatakan, pihaknya terus berjuang untuk menyelamatkan Partai Demokrat dari oligarki kekuasaan, sehingga partai politik berjuang untuk rakyat bukan untuk keluarga.

"Masalah negeri ini karena ada oligarki kekuasaan, perbaikan dapat dimulai dari partai," kata Marzuki Alie kepada media di Jakarta,
Kamis (18/3) usai pertemuan dengan para pakar hukum.

Menurut Marzuki, saat ini ada penyumbatan demokrasi di Partai Demokrat. Padahal partai dibentuk untuk kepentingan rakyat. "Partai bukan kepentingan keluarga," tandas mantan Sekjen Partai Demokrat ini.

Marzuki juga mengungkapkan, Partai Demokrat versi Moeldoko sudah melaporkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Laporan hasil KLB Partai Demokrat sudah disampaikan dan diterima Dirjen AHU Kemenkumham, Senin (15/3).

Saat ini, Marzuki Alie mengatakan pihaknya akan menunggu respons dari Kemenkumham terkait KLB Partai Demokrat. "Ini jihad politik, kalau kalah menang bukan persoalan yang penting kita berjuang," tandasnya.

Gagasan melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit Sumut awal Maret 2021 dimaksudkan untuk mengembalikan marwah partai Demokrat sebagai Partai terbuka, rumah besar rakyat Indonesia, dari tirani clan cikeas yang menjadikan Partai Demokrat untuk kepentingan keluarga.

Oleh karenanya, kata Marzuki Alie, Ketua DPR RI 2009 - 2014, meminta semua kader untuk mendorong dan mendukung KLB agar partai yang sudah lama diperjuangkan itu kembali kepada khitahnya, yakni membuka ruang bagi semua kader terbaik untuk menjadi pemimpin, baik dalam pengurusan partai maupun di lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga-lembaga lainnya.

"Hadirnya Susilo Bambang Yudhoyono yang dikenal dengan sebutan SBY dalam Partai Demokrat, merupakan bentuk tanggung jawab para penggagas partai untuk menghadirkan Pemimpin Nasional yang diperkirakan akan mampu menyelesaikan permasalahan Bangsa pasca krisis multi dimensi tahun 1998. Alhamdulillah, dengan bekerja keras para kader dan SBY sebagai Calon Presiden yang difigurkan, SBY bisa menjabat dua periode.

Namun harus disadari, ibarat pepatah setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya, oleh karenanya kita wajib mencarikan pengganti yang mampu melanjutkan agenda yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Namun, sayangnya SBY yang diusung oleh PD, justru menjadikan PD sebagai kendaraan untuk melanjutkan kekuasaannya kepada anaknya, menjadikan PD yang semula partai terbuka menjadi Partai dinasti. Pemilu 2014 dan 2019, SBY sebagai Ketua Umum, tidak mampu mengusung calon Pemimpin Nasional baik dari Internal maupun eksternal, walaupun kesempatan itu sangat terbuka pada Pemilu 2014, dan ini akan mengancam eksistensi PD pada pemilu yang akan datang.

Sebagai partai terbuka, selama PD belum memiliki figur Internal, siapapun bisa menjadi figur yang diunggulkan untuk Pilpres yang akan datang, sepanjang memenuhi komitmen kebangsaan dan berjuang dibawah bendera Demokrat, serta memenuhi kualifikasi sebagai Pemimpin Nasional, akan diperjuangkan menjadi Capres / Cawapres PD. Keberadaan figur ini sangat penting, untuk meningkatkan keterpilihan PD pada Pemilu yang akan datang.

PD memiliki banyak figur2 muda, antara lain AHY, Emil Dardak (wagub Jatim), Nova Iriansyah (Gub Aceh) dan banyak figur-figur lainnya yang pada saatnya akan mengisi ruang-ruang itu, tapi bukan sekarang waktunya, perlu diisi dengan beragam pengalaman sehingga pada saatnya siap menjadi Pemimpin Nasional. Untuk itulah, dalam masa pencarian ini, mulai diunggulkan beberapa tokoh nasional, termasuk Bspak Moeldoko.

Langkah-langkah SBY untuk menjadikan PD sebagai partai dinasti, dilakukan secara sistimatis, sejak kongres 2010, KLB 2013 dan Kongres 2015, sehingga kongres 2020 langsung diwariskan kepada Putranya AHY, yang dipilih secara aklamasi, namun semuanya by design, yaitu mendapatkan dukungan secara tertulis dari seluruh pemilik suara, yang diwakili oleh Ketua2 DPD provinsi. Dapat diduga, 2014 dan 2015 PD tidak mengusung Capres/ Cawapres, untuk memuluskan suksesi kepemimpinan PD kepada sang Mahkota, yang langsung berada di atas bukit tanpa pernah merasakan sulitnya mendaki bukit.

Untuk melanggengkan kekuasaannya, maka sby melakukan perubahan atas AD / ART, yang menjadikan SBY dan AHY sebagai penguasa Partai, selebihnya adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketum dan Ketua MT, dari tingkat Pusat sampai tingkat Daerah. Dan yang lebih tidak beretika, dengan merubah akte pendirian dalam AD 2020, dimana semua nama pendiri dihilangkan, dan hanya SBY dan VR alm sebagai The founding Father PD. Dengan demikian, kalau kita bicara kudeta, sesungguhnya yang mulai mengkudeta struktur Partai Demokrat adalah SBY itu sendiri.

Marzuki Alie juga mengingatkan kepada para kader agar bergabung bersama-sama bersatu mengembalikan kejayaqn PD yg telah kita mulai dg melakukan KLB yang bertema Simbiosis Mutualisme Untuk memenangkan Partai Demokrat 2024 kembali merebut kursi di DPR seperti tahun 2009, katanya.

Ditambahkan, semua toko politik tidak mau dibaw oleh SBY, GATOT, JK, ANIS, AHY dengan Manipulasi Demokrasi untuk melawan Pemerintahan JOKOWI dan Moeldoko Sebagai KSP. "Biarlah kami tokohdan pengamat berdiri tegak sebagai warga Indonesia yang reformasi dan Pancasila dan ingin melihat Ibdonesia sejahtera," pungkasnya.