Tentang Kami Redaksi
Parlemen Update

Demokrasi Jantung Politik di Tanah Air

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

Parlemenrakyat.com@ Saat ini, eksistensi partai politik mendapat sorotan publik karena dinilai sudah keluar dari khitahnya, menurut
Peneliti Senior CSIS Josef Kristiadi demokrasi sebagai jantung berpolitik meski dibenahi, antara lain perlu ada jalan tol reformasi parpol seperti lembaga lain.

J. Kristiadi mengungkapkan rasa prihatin, karena hasil pemilu hanya demokrasi "angka mati". "Demokrasi sebetulnya bukan sesuatu yang ideal, itu pilihan yang buruk hanya lebih baik karena yang lain lebih buruk," ujarnya saat mengisi webinar "Mengembalikan Khitoh Peran Partai Politik Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia" di Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur peran dan fungsi partai politik yang perlu peningkatan melalui penguatan kelembagaan melalui pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif.

Kristiadi mengatakan, partai politik berdiri sebagai pabrik penguasa dan lembaga yang sah untuk bertarung dalam pemilihan pemerintahan. Sehingga, partai politik jangan didirikan hanya untuk yang mendirikan, atau untuk kepentingan elite maupun anak cucu, hingga orang terdekatnya saja.

"Sehingga, partai politik tidak menjadi kerumunan manusia pemburu kekuasaan. Partai politik harus menjadi lembaga yang mempunyai cita-cita ideologis dan menjadi pilar demokrasi," ujarnya.

Sementara Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Agus Surono menjelaskan, permasalahan internal membuat partai politik belum mampu memerankan fungsinya dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah belum banyak partai politik yang kuat secara sistem dan kelembagaannya.

Artinya, kata Agus, partai politik jauh dari harapan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat agar dapat mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengamat komunikasi politik Aat Surya menambahkan, penunjukkan pengurus partai harus bersifat inklusif, bukan eksklusif dan tidak melibatkan keluarga. "Jangan pula mengandalkan sosok kharismatik. Dengan begitu, akan menjadi partai politik yang modern dan kuat secara sistem dan kelembagaan," jelas Aat.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Asosiasi Profesi Hukum Indonesia Laksanto Utomo memaparkan, konflik yang terjadi di Demokrat diduga karena adanya cacat prosedur dalam perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (ad/art) tahun 2020.

Laksanto mengatakan, penggagas kongres luar biasa (KLB) Demokrat menilai ad/art Demokrat tahun 2020 tidak demokratis karena menghilangkan kesempatan kader untuk menjadi pejabat tinggi partai dan terdapat dominasi kekuasaan majelis tinggi yang melampaui ketua umum dan suara anggota.

"Dari beberapa data yang ditemukan, ad/art Demokrat 2020 diduga rigid dan tidak logis. Bahkan, penunjukkan Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat versi KLB dinilai sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ad/art Demokrat tahun 2005," tutur Laksanto.

Dalam pada itu Guru Besar Doktor Hukum Universitas Borobudur, Faisal Santiago menyatakan, demokrasi sangat diperlukan untuk membangun negara menuju masyarakat adil makmur dan sehahtera, untuk itu diperlukan adanya partai politik guna mewujudkan hal tersebut.

Tapi sayangnya sambung Kepala Program Doktor Hukum Universitas Borobudur itu, banyak partai politik mengalami konflik internal yang disebabkan ketidak puasan terhadap pengurus, AD/ ART dan seterusnya.

"Dengan adanya konflik internal partai menjadi hal yang tidak baik baik bagi masyarakat atau kader partai tersebut," ujarnya.

Menurut dia, hampir semua partai politik yang ada di indonesia pernah mengalami konflik, tapi alhamdulillah dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum, dan itu terlihat dalam UU partai politik mengatakan, penyelesaian sengketa internal partai diselesaikan oleh mahkamah partai.

"Baru setelah tidak dapat diselesaikan secara internal maka diselesaikan melalui jalur hukum baik tata usaha negara, perdata maupun pidana," ujarnya.

Dia juga menyampaikan, partai politik harus menghindari kepentingan kelompok dan keluarga karena punya kekuasaan untuk melahirkan pemimpin. Dalam hal ini, Faisal berpendapat, partai politik harus melihat demokrasi seadil-adilnya.

Menyinggung persoalan yang terjadi di Partai Demokrat menurut Faisal harus segera diselesaikan secara hukum dan jangan dibuat berlarut-larut. "Konflik internal seperti ini bukan hal yang baru. Hampir semua partai mengalami," ujarnya.