Tentang Kami Redaksi

Presiden Tiga Periode Lebih Banyak Mudarat

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

Parlemenrakyat.com @ Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menilai penambahan masa jabatan presiden Indonesia menjadi tiga periode lebih banyak mudarat atau kerugiannya ketimbang manfaatnya.

Hal itu ia sampaikan merespons isu penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode di tengah pembahasan rencana amendemen UUD 1945.

"Kalau lihat judulnya presiden tiga periode, antara manfaat dan mudarat, saya jawab lebih banyak manfaat atau mudaratnya? Lebih banyak mudaratnya," kata Bamsoet dalam webinar yang digelar LHKP PP Muhammadiyah, Senin (13/9).

Hadir dalam webinar tersebut antara lain Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Ketua Fraksi Demokrat MPR RI Benny Harman, Ketua LHKP PP Muhammadiyah Yono Reksoprodjo, Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah Titi Anggraini, Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro, dan Peneliti Senior Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jakarta Iwan Satriawan.

Tentang presiden tiga periode, Bamsoet pun mengaku heran wacana penambahan masa jabatan presiden selama tiga periode berembus sangat kencang belakangan ini. Menurutnya, tak pernah ada pembahasan tentang penambahan masa jabatan presiden selama dirinya memimpin MPR.

"Pilihan dua periode sudah tepat. Tapi apakah amendemen perlu? Perlu. Tapi tak diarahkan ke penambahan masa jabatan," kata dia.

Bamsoet lantas menceritakan bahwa pimpinan Badan Pengkajian MPR telah melaporkan hasil kajiannya pada 17 Januari 2021. Salah satunya merekomendasikan bentuk hukum Pokok-pokok Haluan Negara atau PPHN.

PPHN itu, kata dia, bisa dimasukkan melalui tiga alternatif. Yakni pertama melalui Ketetapan (TAP) MPR. Kedua, masuk di pasal-pasal dalam UUD 1945. Terakhir, cukup lewat Undang-undang.

"Yang ideal melalui TAP MPR. Kalau melalui TAP MPR, mau enggak mau kita lakukan amendemen. Menambah 1 ayat di pasal 3 yakni memberikan kewenangan MPR untuk menetapkan PPHN," kata dia.

Melihat hal itu, Bamsoet menegaskan pembahasan amendemen UUD 1945 selama ini tak terkait dengan penambahan periodesasi.

Ia pun memahami banyak kekhawatiran banyak kalangan bila amendemen UUD 1945 justru berkembang lebih lanjut untuk mengubah substansi lainnya.

"Saya nilai bangsa ini perlu arah, perlu bintang pengarah agar kita tak selalu ganti pemimpin ganti haluan. Sehingga kita enggak pernah maju-maju seperti poco-poco," kata Bamsoet.