Tentang Kami Redaksi

Pekat IB : TUTUP TAMBANG PT ADARO TBK RUGIKAN RAKYAT

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

Jakarta Parlemen Rakyat,

Perusahaaan Tambang Batu Bara milik PT Adaro TBK jelas rugikan rakyat, seharusnya pengelolaan tambang yang sebagian saham milik Negara harus menguntungkan rakyat dan bukan sebaliknya.
Salah satu korban yang dirugikan PT Adaro TBK adalah H M.Zainie Apin menegaskan, Perusahaan Tambang Batu bara yang saat ini beroprasi di Walakungan, Desa Buntu Karau, kabupaten Balangan , Kalimantan Selatan, tidak sesuai dengan ijin dari kementrian terkait, ada surat keputusan dari pemerintah Kabupaten 1757,2 H, padahal jelas dari Pihak Kementrian telah melarang
Lokasi kepemilikan tanah Zainie ditambang oleh PT Adaro TBK tanpa seijinnya, dan Pihak PT Adaro TBK katanya sudah membayar ganti rugi kepada para korban yang diduga fiktif. PT Adaro jelas melanggar UU , memakai lahan tambang seseorang tanpa ijin dan ganti rugi , luas tanah hak yang harus diterima Zainie sesuai pengukuran JPS PT Adaro TBK 457,43 H, ganti rugi PT Adaro belum diterimanya padahal tambangnya sudah diambil, dirinya tidak pernah menjual, memindah tangankan kepada orang lain.
Tuntutan yang harus dibayarkan PT Adaro Rp 227 Milyar dari harga per hektar Rp 500 ribu, tentunya PT Adaro TBK harus fair ganti hak warga yang layak menerimanya bukan hanya bohonng dan janji saja. Menurut Kuasa Hukum dari Pembela kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) Subaher SH , PT Adaro TBK telah mengangkangi aturan yang sudah diberlakukan seharusnya setiap lahan yang dipakai untuk pertambangan harus menerima ganti rugi, tentunya jajaran Instansi terkait baik kementrian ESDM, dan juga Komisi VII DPR RI menyikapi hal ini secara serius dan segera mencabut ijin pertambangan PT Adaro TBK karena jelas merugikan rakyat, dan melanggar UU Kementrian ESDM dan Kepres.
Kasus ini dalam perkara gugat menggugat dan putusannya N.O, karena putusannya NO kasus bisa digugat ulang tergugat PT Adaro TBK. Diduga 72 penerima ganti rugi yang diajukan PT Adaro TBK diduga fiktif, karena draft pelepasan hak tanah semua isinya sama semua.
Karena kasus bisa digugat kembali, kendalanya cuma penerima ganti rugi yang diduga fiktif 72 orang, karena masalah biaya dan juga 72 orang ini gak jelas dimana keberadaannya maka yang jelas kasus ini akan terus berlanjut di luar jalur hukum , para pemilik lahan yang dirugikan PT Adaro TBK akan mengadakan demo dan menginap di sekitar lokasi tanah garapan tambang Batu Bara milik PT Adaro TBK sampai tuntutan dibayarkan sesuai dengan yang diminta.
Zainie sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan haknya, tetapi sepertinya didaerah kalimantan Selatan ini ada permainan kecurangan yang indikasinya merugikan hak yang memang layak menerima ganti rugi (kong kalikong dengan instansi terkait nuansa kecurangan)
Karena adanya Hukum untuk berpihak kepada kebenaran muaranya keadilan maka hendaknya pihak Pengadilan memakai hati nurani dalam memutus sebuah perkara, karena PT Adaro TBK perusahaan besar bisa membeli hukum walau salah, tapi tentunya putuskan sesuai kebenaran demi keadilan untuk rakyat yang berhak menerimanya.
Tentunya harapannya selaku kuasa hukum dari Pekat IB untuk unsur aparat penegak hukum terkait putuskan kasus Adaro TBK (tergugat) dengan benar, memberikan penggugat (Zainie) pergantian yang layak sesuai dengan yang ditentukan, pakai hati dalam memutus perkara bukan uang tegasnya.
Walau kasus ini sedikit dipersulit, jelas hak sebagaimana mestinya harus diterima Zainie, jalur Non hukum yang tidak melanggar hukum akan ditempuh, tuntutan ganti rugi terus disuarakan demo, bahkan menginap kalau mereka bilang mengasut silahkan lapor, toh menuntut hak sebagaimana mestinya jelas hak prinsipil dan harus dibayarkan.
Jadi Pihak PT Adaro TBK hendaknya menelaah kembali bahwa saham milik negara harusnya menguntungkan rakyat bukan sebaliknya, jadi bayarkan tuntutan Zainie sebagaimana mestinya gak usah alasan lagi dan kalau perlu negara dan Instansi terkait menutup ijin Pt Tambang Adaro TBK yang membuat sengsara rakyat Kalimantan Selatan.
Jadi untuk Priyadi wakil PT Adaro TBK yang ditunjuk, fasilitasi hak rakyat yang sesungguhnya, karena sudah terlalu lama PT Adaro mengangkangi hak rakyat yang seharusnya menerima ganti rugi. Kalau pihak PT Adaro masih 0ne Prestasi masih tidak mau membayarkan ganti rugi, maka warga asli kalimantan selatan akan diturunkan untuk meminta hak nya yang terjolimi oleh Pihak PT Adaro TBK, dan perlu dicatat tidak ada massa bayaran mereka mutlak meminta ganti rugi sesuai haknya, dan tentunya kalau pemerintah terkait dan Ibstansi terkait masih punya kepekaan hati , fasilitasi hak ganti rugi rakyat sebagaimana mestinya, karena adanya pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya, jadi berikan ganti rugi yang layak untuk rakyat , gak usah berbohong lagi PT Adaro TBK mutlak harus bayar ganti rugi ke rakyat yang memang berhak bukan fiktif. (Any SH)