Tentang Kami Redaksi

KNRP: Revisi UU Penyiaran Pro Pemodal

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com


Parlemenrakyat.com @ Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menilai revisi Undang Undang Penyiaran tidak cenderung kepada kepentingan publik, tapi lebih banyak mengutamakan  kepentingan pemilik modal.

"KNRP merasa prihatin DPR terkesan berusaha menyiapkan sebuah UU Penyiaran yang mengabaikan kepentingan publik dan semangat demokratisasi penyiaran," demikian Haryanto, pengurus KNRP membacakan siaran pers di Jakarta, Rabu (28/12).

Disebutkan, isi draf UU Penyiaran saat ini mencerminkan langkah mundur serius dari UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang disahkan tepat 14 tahun lalu, pada 28 Desember 2002.

"Terdapat kesan sangat kuat bahwa DPR saat ini dengan sengaja mengubah sejumlah pasal dalam UU Penyiaran 2002 untuk kepentingan stasiun stasiun televisi terbesar, dengan mengabaikan kepentingan publik," kata Haryanto.

KNRP juga menduga ada kesengajaan bahwa pembahasan RUU Penyiaran sejauh ini dilaksanakan secara tertutup dengan tidak melibatkan masyarakat sipil. "Sampai saat ini DPR masih menproses RUU, tetapi kenapa berlangsung tertutup," kata Nina Muthmainah pengurus KNRP juga.